Ketenagakerjaan

Adakah Cuti Mengasuh Anak untuk Pekerja Pria?

Bacaan 4 Menit
Adakah Cuti Mengasuh Anak untuk Pekerja Pria?

Pertanyaan

Saya ingin menanyakan, apakah ada UU/PP yang mengatur tentang cuti yang bisa diambil oleh pekerja laki-laki/ayah untuk mengasuh anak, jika pekerja itu orang tua tunggal? Adakah cuti-cuti yang berkaitan dengan pengasuhan anak oleh pekerja laki-laki, jika misalnya istri melahirkan, dan sebagainya? Mohon jawabannya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Intisari Jawaban

circle with chevron up

Pada dasarnya, cuti yang wajib diberikan kepada pekerja yaitu cuti tahunan, yang jumlahnya paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Selain itu, untuk pekerja perempuan, dikenal juga adanya cuti haid dan cuti melahirkan. Lalu, bagaimana dengan pekerja laki-laki?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Adakah Cuti Mengasuh Anak untuk Pekerja Laki-laki? yang dibuat oleh Diana Kusumasari, S.H., M.H.dan pertama kali dipublikasikan pada 10 Mei 2012.

Pada dasarnya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja sesuai bunyi Pasal 81 angka 23 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang mengubahPasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).

Kemudian, Pasal 81 angka 23yang mengubahPasal 79 ayat (3) UU Ketenagakerjaan menyatakan bahwa:

Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang wajib diberikan kepada pekerja/buruh, yaitu cuti tahunan, paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 bulan secara terus menerus.

Lebih lanjut, pelaksanaan cuti tahunan diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.[1]

Selain hak cuti tahunan tersebut, khusus bagi pekerja perempuan tidak diwajibkan bekerja pada hari pertama dan kedua pada waktu haid apabila merasakan sakit,[2] yang dalam praktik sering disebut dengan cuti haid, dan juga berhak memperoleh masa istirahat sebelum dan setelah melahirkan,[3] yang dalam praktik dikenal dengan cuti melahirkan (maternity leave).

Sementara itu, untuk pekerja laki-laki, jika istrinya melahirkan atau keguguran kandungan, pekerja yang bersangkutan dibolehkan untuk tidak masuk bekerja, dan pengusaha tetap wajib membayar upahnya[4] untuk selama 2 hari.[5]

Sehingga, kami menyimpulkan, pekerja laki-laki hanya diberikan hak untuk tidak bekerja selama 2 hari ketika istrinya melahirkan dengan tetap dibayar upahnya, dan selain itu, jika pekerja ingin mengasuh anak, ia dapat mengambil dari hak cuti tahunannya.

Menjawab pertanyaan Anda, ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia memang belum mengatur secara khusus hak cuti bagi seorang pekerja laki-laki yang baru memiliki anak (paternity leave) untuk mengasuh anak.

Di sejumlah negara lain, seperti di Jepang misalnya, terdapat Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak dan Merawat Keluarga yang mengatur tentang hak pekerja di Jepang, baik pria maupun wanita, untuk mendapatkan cuti untuk mengasuh anak dan merawat keluarga.[6]

Selain peraturan cuti tersebut, pemerintah Jepang juga memberi keleluasaan kepada ayah yang mengambil cuti selama 8 minggu setelah kelahiran pasangannya untuk mengambil cuti kembali tanpa pengecualian.[7]

Alasan pekerja pria juga mendapatkan cuti mengasuh anak adalah karena kegiatan mengasuh anak dan bekerja secara bersamaan bukan hal yang mudah, sehingga ibu memperlukan seorang partner dalam mengasuh anak. Karena saat ini sistem keluarga Jepang adalah keluarga nuklir Jepang yang minim anggota keluarga, maka pihak yang dapat membantu peran ibu hanya ayah.[8]

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

  1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Referensi:

Fidy Ramzielah. Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak untuk Mengatasi Shoushika Mondai di Jepang Ditinjau dari Faktor Sosial Budaya. Japanology, Vol. 1, No. 1, September 2012 – Februari 2013.

[1] Pasal 81 angka 23 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 79 ayat (4) UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 81 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[3] Pasal 82 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[4] Pasal 93 ayat (2) huruf c UU Ketenagakerjaan

[5] Pasal 93 ayat (4) huruf e UU Ketenagakerjaan

[6] Fidy Ramzielah. Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak untuk Mengatasi Shoushika Mondai di Jepang Ditinjau dari Faktor Sosial Budaya. Japanology, Vol. 1, No. 1, September 2012 – Februari 2013, hal. 13

[7] Fidy Ramzielah. Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak untuk Mengatasi Shoushika Mondai di Jepang Ditinjau dari Faktor Sosial Budaya. Japanology, Vol. 1, No. 1, September 2012 – Februari 2013, hal. 16

[8] Fidy Ramzielah. Undang-Undang Cuti Mengasuh Anak untuk Mengatasi Shoushika Mondai di Jepang Ditinjau dari Faktor Sosial Budaya. Japanology, Vol. 1, No. 1, September 2012 – Februari 2013, hal. 18