Bacaan 7 Menit
Bagaimana sebetulnya nasib dari pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Adakah suatu putusan MK atau mungkin pendapat yang tegas melarang bahwa pasal yang telah dimatikan dilarang untuk "dihidupkan" kembali dalam revisi undang-undang barunya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Charles Simabura, S.H., M.H. dan pertama kali dipublikasikan pada 22 April 2019.
Berdasarkan Pasal 24 UUD 1945, dalam kerangka bifurcation system lembaga negara yang menguji ihwal ketatanegaraan atau peradilan konstitusional yang putusannya bersifat final dan mengikat dijalankan oleh Mahkamah Konstitusi (“MK”).
Sebagaimana kita ketahui, MK memiliki kewenangan yang salah satunya adalah melakukan judicial review atau pengujian undang-undang (“UU”) terhadap UUD 1945. Untuk mengetahui wewenang MK lainnya, Anda dapat membaca artikel berjudul Apakah MK Berwenang Uji UU Ratifikasi Perjanjian Internasional?
Sepanjang penelusuran kami, kewenangan MK dalam menguji UU terhadap UUD 1945 tersebut merupakan kewenangan kunci (the primus authority) yang putusannya tidak dapat dikoreksi pada tingkatan berikutnya, sehingga bersifat final dan mengikat.
Sifat mengikat putusan MK tersebut tidak hanya berlaku pada yang mengajukan permohonan pengujian UU atau kepada pihak terkait yakni pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) saja, melainkan kepada semua elemen dan stakeholder bernegara (erga omnes). Sehingga, tidak boleh ada suatu UU, maupun peraturan perundang-undangan di bawahnya yang bertentangan dengan UUD 1945 atau menyimpangi putusan MK yang telah bersifat final.
Putusan MK, berdasarkan konstruksi Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 adalah putusan yang mengandung nilai hukum deklaratif-integratif yang putusannya bersifat final dan mengikat. Hal itu berarti putusan MK telah memiliki kekuatan hukum tetap dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh sejak dibacakan dalam persidangan MK. Putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap memilki kekuatan hukum mengikat untuk dilaksanakan.
Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Anda, mengenai larangan dihidupkannya kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dalam suatu rancangan UU sebagaimana Anda tanyakan, Pasal 24C ayat (1) UUD 1945 mengatur konstitusional sifat mengikat dan daya laku putusan MK yang harus dijadikan sebagai panduan dan pedoman bagi seluruh elemen bangsa, termasuk pengambil kebijakan politik hukum regulasi, yakni pemerintah dan DPR.
Menurut hemat kami, hal tersebut mengandung makna bahwa muatan pasal, ayat dan/atau bagian dari suatu UU yang telah dibatalkan oleh MK tidak boleh lagi dinormakan pada rancangan UU selanjutnya, baik dengan redaksi penormaan yang sama maupun redaksi berbeda tetapi mengandung makna yang sama dari substansi putusan MK yang telah ditetapkan.
Lebih lanjut, hal ini dilakukan demi terjaganya jiwa konstitusionalitas norma tersebut. Walaupun secara regulasi organik, belum ada yang melarang secara expressive verbis hal tersebut, namun ketaatan dan kepatuhan terhadap putusan MK, sama derajatnya dengan ketaatan dan kepatuhan terhadap konstitusi itu sendiri.
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU 12/2011, salah satu materi muatan UU adalah tindak lanjut dari putusan MK, berikut bunyinya.
Materi muatan yang harus diatur dengan Undang-Undang berisi:
Dengan demikian, kami berpandangan bahwa menghidupkan kembali pasal-pasal yang telah dibatalkan oleh MK dalam rancangan UU dan/atau suatu UU baru jelas merupakan pembangkangan terhadap konstitusi (constitutional disobedience).
Kemudian, hal tersebut juga dapat berimplikasi terjadinya konflik norma horizontal dengan Pasal 10 angka 1 huruf d UU 12/2011. Selain itu, putusan MK yang telah membatalkan suatu norma UU menjadi landmark stare decisis bagi pengujian norma yang sama ataupun yang mengandung makna sama pada pengujian UU kedepannya. Dengan demikian, mentransplantasi suatu norma yang telah dibatalkan oleh MK maka sama saja artinya dengan mengundangkan suatu ketentuan yang kehilangan jiwa konstitusionalitasnya dan kehilangan daya mengikatnya secara normatif.
Sebagai contoh, dalam Putusan MK No. 137/PUU-VII/2009, MK telah secara tegas membatalkan dan menyatakan tidak berkekuatan hukum mengikat frasa berikut (hal. 138):
Namun, frasa yang telah dibatalkan yaitu “zona dalam suatu negara” muncul kembali dalam Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 yang merupakan perubahan UU 18/2009. Sehingga, terjadi permohonan pengujian kembali terhadap pasal yang memuat frasa yang telah dibatalkan oleh MK tersebut. Dalam hal ini, MK menyatakan Pasal 36E ayat (1) UU 41/2014 tersebut inkonstitusional bersyarat dalam Putusan MK No. 129/PUU-XIII/2015 (hal. 155).
Contoh kasus lain, terdapat juga munculnya kembali rumusan pasal-pasal mengenai penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 218 dan Pasal 219 UU 1/2023 tentang KUHP baru yang berlaku tiga tahun setelah diundangkan,[1] yaitu tahun 2026. Padahal, MK pernah membatalkan dan menyatakan inkonstitusional pasal penghinaan presiden dan wakil presiden dalam Pasal 134, Pasal 136 bis, dan Pasal 137 KUHP lama yang masih berlaku saat artikel ini diterbitkan melalui Putusan MK No. 013-022/PUU-IV/2006 (hal. 62). Menurut hemat kami, pasal-pasal a quo telah kehilangan roh konstitusionalnya dan daya laku normatifnya serta berpeluang besar untuk kembali dilakukan judicial review ke MK.
Meskipun demikian, perlu diingat bahwa belum ada norma regulasi yang melarang transplantasi norma yang telah dibatalkan oleh MK. Namun, ini bukan berarti hal tersebut boleh dilakukan sebab makna keberlakuan putusan MK baik amar putusannya dan pertimbangan hukumnya memiliki derajat deklaratif-integratif yang berlaku secara erga omnes. Selain itu, jika suatu norma dalam UU sudah dibatalkan dan dinyatakan inkonstitusional oleh MK, kemudian norma yang sama dirumuskan kembali dalam UU baru maupun rancangan UU, hal tersebut juga akan berpotensi untuk kembali dilakukannya judicial review ke MK.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
Putusan:
