Bacaan 14 Menit
Pada peraturannya, THR kan harus dibayar 7 hari sebelum lebaran. Jika perusahaan melakukan penundaan atau bahkan mungkin tidak mau membayarkan THR kepada karyawan, apakah hal tersebut termasuk PMH? Kemudian, apakah kita bisa melakukan gugatan? Jika bisa, bagaimana caranya?
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Langkah Hukum Jika Pengusaha Tidak Bayar THR yang dibuat oleh Tri Jata Ayu Pramesti, S.H, dan pertama kali dipublikasikan pada 15 April 2016.
Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
Pada dasarnya Tunjangan Hari Raya Keagamaan (“THR Keagamaan”) adalah pendapatan non upah yang wajib dibayarkan oleh pengusaha kepada pekerja/buruh atau keluarganya menjelang Hari Raya Keagamaan.[1]
Perlu diketahui bahwa pengusaha wajib memberikan THR Keagamaan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja 1 bulan secara terus menerus atau lebih.[2] Adapun THR Keagamaan dapat diberikan kepada pekerja/buruh yang mempunyai hubungan kerja dengan pengusaha berdasarkan perjanjian kerja waktu tidak tertentu atau perjanjian kerja waktu tertentu.[3]
Berdasarkan pernyataan Anda, menurut hukum yang berlaku memang benar bahwa THR Keagamaan wajib dibayarkan oleh pengusaha paling lambat 7 hari sebelum Hari Raya Keagamaan.[4]
Selanjutnya menjawab pertanyaan Anda, pengusaha yang melakukan penundaan pembayaran THR Keagamaan atau terlambat membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh dikenai denda sebesar 5% dari total THR Keagamaan yang harus dibayar sejak berakhirnya batas waktu kewajiban Pengusaha untuk membayar.[5]
Perlu dicatat, pengenaan denda tersebut tidak menghilangkan kewajiban pengusaha untuk tetap membayar THR Keagamaan kepada pekerja/buruh.[6]
Sementara itu, pengusaha yang tidak membayar THR kepada pekerja/buruh juga dikenai sanksi administratif,[7] berupa:[8]
Menjawab pertanyaan Anda perlu diketahui bahwa keterlambatan Pembayaran THR Keagamaan atau perbuatan pengusaha yang tidak membayar THR Keagamaan bukanlah perbuatan melawan hukum (“PMH”). Mengingat THR merupakan hak yang seharusnya diterima pekerja, maka pelanggaran atas hak THR tersebut dinamakan perselisihan hak sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 1 angka 2 UU PPHI dengan bunyi sebagai berikut:
Perselisihan hak adalah perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak, akibat adanya perbedaan pelaksanaan atau penafsiran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
Menurut hemat kami, perselisihan hak ini timbul karena pembayaran THR Keagamaan sendiri telah diatur secara tegas dalam Permenaker 6/2016 , PP 36/2021, serta SE Menaker 2/2025.
Dengan demikian, jika Anda mengalami permasalahan keterlambatan pembayaran THR, langkah pertama yang dapat Anda tempuh adalah dengan menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan antara Anda dengan pengusaha, yang disebut dengan penyelesaian secara bipartit.
Hal ini karena perselisihan hubungan industrial wajib diupayakan penyelesaiannya terlebih dahulu melalui perundingan bipartit secara musyawarah untuk mencapai mufakat.[13]
Jika tidak berhasil dilakukan, cara yang dapat ditempuh adalah mediasi hubungan industrial, yaitu melalui musyawarah antara pekerja dan pengusaha yang ditengahi oleh seorang atau lebih mediator yang netral.[14]
Jika mediasi masih gagal atau tidak mencapai kesepakatan pekerja bisa mengajukan gugatan ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) sebagaimana yang diatur dalam UU PPHI.
Oleh karena itu, pada dasarnya penyelesaian perselisihan antara pengusaha dan pekerja mengenai pembayaran THR ini menurut hemat kami tidak tepat jika diajukan gugatan ke pengadilan umum atas dasar PMH, melainkan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Dasar Hukum:
[1] Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/Buruh di Perusahaan (“Permenaker 6/2016 ”) dan Pasal 8 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan (“PP 36/2021”)
[2] Pasal 2 ayat (1) Permenaker 6/2016 jo. Angka 1 huruf a Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/2/HK.04.00/III/2025 (“SE Menaker 2/2025”)
[3] Pasal 2 ayat (2) Permenaker 6/2016 jo. Angka 1 huruf b SE Menaker 2/2025
[4] Pasal 5 ayat (4) Permenaker 6/2016 jo. Pasal 9 ayat (2) PP 36/2021 jo. Angka 2 SE Menaker 2/2025
[5] Pasal 10 ayat (1) Permenaker 6/2016 jo. Pasal 62 ayat (1) PP 36/2021
[6] Pasal 10 ayat (2) Permenaker 6/2016 jo. Pasal 62 ayat (2) PP 36/2021
[7] Pasal 11 ayat (1) Permenaker 6/2016
[8] Pasal 79 ayat (1) PP 36/2021
[9] Pasal 79 ayat (3) PP 36/2021
[10] Pasal 79 ayat (4) PP 36/2021
[11] Pasal 79 ayat (5) PP 36/2021
[12] Pasal 79 ayat (6) PP 36/2021
[13] Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU PPHI”)
[14] Pasal 1 angka 11 UU PPHI
