Syarat Warisan Bebas Pajak

PERTANYAAN

Saya 3 bersaudara hendak membagikan warisan sebidang tanah atas nama alm. Ayah. Kemudian saya datang ke salah satu notaris di kota kami, kemudian menurutnya dikenakan biaya berupa jasa notaris, pajak BPHTB dan PPh dan saya membayar keseluruhannya. Setelah itu, saya membaca peraturan pajak yang menyatakan untuk warisan tidak dikenakan PPh, sedangkan untuk BPHTB dikenakan 1/2 dari NJOP. Yang ingin saya tanyakan, apakah betul apabila warisan dengan menggunakan akta pembagian hak bersama (APHB) dikenakan pajak secara keseluruhan? Mohon penjelasan atas syarat warisan bebas pajak.

ULASAN LENGKAP

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran kedua dari artikel dengan judul Ini Syarat Agar Warisan Bebas Pajak yang dibuat oleh Ikatan Kuasa Hukum dan Advokat Pajak Indonesia (IKHAPI) dan pertama kali dipublikasikan pada 16 Juli 2013, lalu dimutakhirkan pertama kali oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. pada 16 Februari 2024.

KLINIK TERKAIT

Ketentuan PPh Pasal 21, Pasal 25, dan Pasal 29

27 Apr, 2026

Mengenal Transfer Pricing dalam Dunia Pajak

24 Jun, 2025

CV Wajib Taat Aturan Perpajakan Ini!

03 Jun, 2021

Perusahaan Berdomisili di Luar Indonesia, Termasuk Subjek PPh?

24 Mei, 2021

Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata – mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Warisan Termasuk Objek Pajak?

Jika dilihat dari aspek pajak, warisan bukanlah merupakan objek pajak. Hal ini telah tertuang di dalam Pasal 3 angka 1 UU HPP yang mengubah Pasal 4 ayat (3) huruf b UU PPh menerangkan bahwa yang dikecualikan dari objek pajak adalah warisan.

Adapun menurut Bernadetha Aurelia Oktavira (penulis sebelumnya), perlu diketahui bahwa syarat warisan termasuk bukan objek pajak yaitu harta bergerak maupun tidak bergerak yang diwariskan tersebut telah dilaporkan dalam Surat Pemberitahuan (“SPT”) pewaris, namun jika masih ada pajak terutang, maka harus tetap dilunasi terlebih dahulu.

Apabila warisan tidak memenuhi persyaratan, statusnya yang awalnya merupakan bukan objek pajak menjadi objek pajak, sehingga konsekuensinya harus membayar pajak atas warisan tersebut.

Baca juga: Bolehkah Tanah Warisan Diklaim Sebagai Tanah Adat?

Kemudian, sebagai informasi, menurut artikel Membongkar Mitos “Pajak Warisan” yang dilansir dari laman Direktorat Jenderal Pajak, ketika ahli waris hendak mengurus proses balik nama sertifikat tanah, akan timbul dua kewajiban, yaitu Pajak Penghasilan (“PPh”) dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”).

Menyambung pertanyaan Anda, kami mengasumsikan bahwa warisan tersebut sudah dibagikan kepada 3 saudara, oleh karena itu menurut hemat kami, para ahli waris bebas dari pajak apapun, sebab warisan bukan termasuk objek pajak.

Baca juga: Cara Pemecahan Sertifikat Tanah karena Warisan

PPh dan BPHTB Pengalihan Hak Atas Tanah karena Warisan

Mengenai pembayaran Pajak Penghasilan (“PPh”) yang Anda maksud, untuk warisan berupa bangunan atau tanah, ahli waris harus mendapatkan Surat Keterangan Bebas (“SKB”) PPh.

Hal di atas tertuang Pasal 100 ayat (1) huruf d Perdirjen 8/2025 yang menerangkan bahwa dikecualikan dari kewajiban pembayaran atau pemungutan pajak penghasilan atas pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan karena waris.

Pengecualian dari kewajiban pembayaran atau pemungutan atas pajak penghasilan tersebut diberikan dengan penerbitan SKB PPh atau yang dikenal juga sebagai SKB waris.[1]

Untuk memperoleh SKB waris, diajukan permohonan untuk setiap pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan yang diajukan oleh ahli waris dengan menggunakan nomor pokok wajib pajak ahli waris dan diproses oleh kantor pelayanan pajak tempat ahli waris terdaftar.[2]

Sementara itu, yang dimaksud dengan Akta Pembagian Hak Bersama atau APHB adalah suatu akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (“PPAT”) untuk membuktikan kesepakatan antara pemegang hak bersama mengenai pembagian hak bersama atas warisan tersebut.

Pembagian hak bersama adalah suatu perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang hak bersama, tujuannya supaya menjadi hak masing-masing dari pemegang hak bersama tersebut berdasarkan APHB.

Atas peralihan hak atas tanah dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (“BPHTB”) dikenakan kepada para ahli waris. Mengenai besaran BPHTB karena perolehan hak atas waris telah diatur ke dalam PP 111/2000.

Terkait besaran BPHTB tersebut, Pasal 2 PP 111/2000 selengkapnya berbunyi:

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang terutang atas perolehan hak karena waris dan hibah wasiat adalah sebesar 50% dari Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang seharusnya terutang.

Saat terutang pajak atas perolehan hak atas tanah dan bangunan karena waris adalah sejak tanggal yang bersangkutan mendaftarkan peralihan haknya ke Kantor Pertanahan Kabupaten/Kota.[3]

Sedangkan dasar pengenaan Nilai Perolehan Objek Pajak (“NPOP”) adalah nilai pasar pada saat pendaftaran hak.[4] Berikut ini rumus hitung BPHTB:[5]

BPHTB Terutang = 50% x (5% x (NPOP-NPOPTKP)

Keterangan:

1. NPOTKP: Nilai Perolehan Objek Pajak Tidak Kena Pajak.
2. 5%: tarif BPTHTB paling tinggi, yang ditetapkan pada peraturan masing-masing daerah.[6]

Perlu diketahui, untuk daerah yang sudah mengatur sendiri BPHTB melalui peraturan daerah setempat, sepanjang penelusuran kami tidak ada aturan untuk tarif BPHTB 50% sebagaimana tertulis sebelumnya. Namun, jika belum diatur di peraturan daerah, maka perhitungannya akan tetap merujuk pada pasal yang kami sebut di atas.

Baca juga: Tanah Warisan Belum Bersertifikat, Begini Cara Mengurusnya

Di sisi lain, pembagian berdasarkan APHB juga harus merujuk ketentuan SE Dirjen Pajak No. SE-20/PJ/2015. Berdasarkan pembagian APHB, pengalihan hak atas tanah ini dikecualikan dari kewajiban pembayaran PPh melalui penerbitan SKB PPh seperti yang sudah diterangkan di atas (hal. 2).

Dalam hal atas pembagian berdasarkan APHB itu sebagian hak dialihkan kepada pihak yang menerima tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dengan pihak yang memberi atau mengalihkan, maka pengalihan hak tersebut terutang PPh sebesar 5% dari jumlah bruto nilai pengalihan (hal. 2).

Jadi dapat dikatakan benar jika warisan dialihkan kepada pihak yang tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan dikenakan pajak salah satunya PPh sebesar 5% sebagaimana disebut sebelumnya.

Sebaliknya, jika sebagian hak itu dialihkan kepada penerima yang merupakan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat, pengalihan ini dikecualikan dari pembayaran PPh (hal. 3).

Lebih lanjut, SKB PPh hanya diberikan apabila tanah dan/atau bangunan yang menjadi objek pewarisan telah dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh pewaris, kecuali pewaris memiliki penghasilan di bawah Penghasilan Tidak Kena Pajak (hal. 3).

Baca juga: Syarat Balik Nama Sertifikat Tanah karena Pewarisan

Perkaya riset hukum Anda dengan analisis hukum terbaru dwibahasa, serta koleksi terjemahan peraturan yang terintegrasi dalam Hukumonline Pro, pelajari lebih lanjut di sini.

Demikian jawaban dari kami terkait syarat warisan bebas pajak, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan Sebagaimana Telah Diubah Dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan;
6. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
9. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat;
11. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 Tahun 2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan;
12. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-20/PJ/2015 Tahun 2015 tentang Pemberian Surat Keterangan Bebas Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Pengalihan Hak Atas Tanah dan/atau Bangunan karena Warisan.

Referensi:

Membongkar Mitos “Pajak Warisan”, yang diakses pada 18 September 2025, pukul 13.20 WIB.

---

[1] Pasal 100 ayat (3) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-8/PJ/2025 Tahun 2025 tentang Ketentuan Pemberian Layanan Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan Tertentu dalam Rangka Pelaksanaan Sistem Inti Administrasi Perpajakan (“Perdirjen 8/2025”)

[2] Pasal 101 ayat (1) dan (4) Perdirjen 8/2025

[3] Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 111 Tahun 2000 tentang Pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan karena Waris dan Hibah Wasiat (“PP 111/2000”)

[4] Pasal 4 ayat (1) PP 111/2000

[5] Lihat Penjelasan Pasal 4 ayat (2) PP 111/2000

[6] Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah