Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan

Bacaan 6 Menit
Begini Aturan Sertifikasi Halal Produk Makanan
Pertanyaan

Bagi orang muslim, ketentuan mengenai informasi halal tidaknya suatu produk merupakan hal yang penting karena menyangkut pelaksanaan syariat. Oleh karena itu, pening bagi Indonesia yang masyarakatnya mayoritas muslim menjamin hak masyarakatnya untuk mengetahui halal tidaknya suatu produk. Menyangkut UU Perlindungan Konsumen, apakah dimungkinkan bila sertifikat halal atau pemberian informasi tentang produk dapat disebutkan atau dijelaskan "halal tidaknya" produk tersebut?

Intisari Jawaban

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen hanya mengatur pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan "halal" yang dicantumkan dalam label.

Pada dasarnya produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal. Jadi, jika produk yang dijual tersebut adalah halal, maka wajib bersertifikat halal.

Keharusan adanya keterangan halal dalam suatu produk diatur dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal yang beberapa ketentuannya telah diubah, dihapus, atau ditetapkan pengaturan baru oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Apa saja ketentuan tersebut?

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.