Yang Perlu Diperhatikan dalam PHK Karyawan Kontrak

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul Yang Perlu Diperhatikan Jika Memutus Kontrak Karyawan PKWT yang dibuat oleh Bernadetha Aurelia Oktavira, S.H. dan pertama kali dipublikasikan pada tanggal 22 November 2021.

KLINIK TERKAIT

Perbedaan Ketentuan PKWTT, PKWT dan Outsourcing

21 Mei, 2026

Aturan Uang Kompensasi PKWT Pekerja Outsourcing

20 Mei, 2026

Kompensasi PKWT Jika Karyawan Kontrak Diangkat Tetap

26 Sep, 2025

Ganti Rugi PKWT Pada Pasal 62 UU Ketenagakerjaan

09 Mei, 2025

Seluruh informasi hukum dalam Klinik Hukumonline disediakan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum. Silakan mempelajari Pernyataan Penyangkalan untuk informasi selengkapnya. Untuk memperoleh nasihat hukum yang sesuai dengan kasus Anda, silakan berkonsultasi langsung dengan Konsultan Mitra Justika.

Uang Kompensasi Karyawan Kontrak

Pada dasarnya, ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja (“PHK”) karyawan kontrak dapat merujuk pada ketentuan UU Ketenagakerjaan yang sudah diperbarui dengan Perppu Cipta Kerja dan PP 35/2021. Sebelum membahas mengenai apa saja hak yang didapatkan jika karyawan kontrak di PHK, perlu diketahui terlebih dahulu bahwa yang dimaksud dengan karyawan kontrak adalah karyawan yang hubungan kerjanya berdasar pada perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”). Pasal 1 angka 10 PP 35/2021 menerangkan bahwa yang dimaksud dengan PKWT adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja dalam waktu tertentu atau untuk pekerjaan tertentu.

Terkait perjanjian kerja ini menurut Pasal 81 angka 16 Perppu Cipta Kerja yang mengubah Pasal 61 ayat (1) UU Ketenagerkerjaan dapat berakhir apabila:

1. pekerja/buruh meninggal dunia;
2. berakhirnya jangka waktu perjanijian kerja;
3. selesainya suatu pekerjaan tertentu;
4. adanya putusan pengadilan dan/atau putusan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; atau
5. adanya keadaann atau kejadian tertentuyang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

Kembali pada pertanyaan Anda, sebelumnya perlu diketahui bahwa pesangon sebagaimana Anda sebutkan dalam hal PKWT merupakan pemberian uang kompensasi. Pada dasarnya pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh, dalam hal PKWT berakhir karena:[1]

1. berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja;
2. selesainya suatu pekerjaan tertentu.

Hal yang sama ditergaskan kembali dalam bunyi Pasal 15 ayat (1) PP 35/2021, sebagai berikut:

Pengusaha wajib memberikan uang kompensasi kepada pekerja/buruh yang hubungan kerjanya berdasarkan PKWT.

Pemberian uang kompensasi ini dilaksanakan pada saat berakhirnya PKWT dan uang kompensasi diberikan kepada pekerja/buruh yang telah mempunyai masa kerja paling sedikit 1 bulan secara terus menerus.[2] Besaran uang kompensasi yang diberikan kepada pekerja/ buruh sesuai dengan masa kerja pekerja/buruh di perusahan yang bersangkutan.[3]

Perlu diingat, apabila PKWT diperpanjang, maka uang kompensasi diberikan saat selesainya jangka waktu PKWT sebelum perpanjangan dan terhadap jangka waktu perpanjangan PKWT, uang kompensasi berikutnya diberikan setelah perpanjangan jangka waktu PKWT berakhir atau selesai.[4]

Baca juga: Hak Pekerja yang di-PHK di Tengah Masa Kontrak

Lantas, jika karyawan kontrak di PHK, apakah karyawan kontrak di PHK dapat pesangon?

PHK Karyawan Kontrak

Jika terjadi pemutusan hubungan kerja (“PHK”) karyawan kontrak sebelum kontrak habis, maka dapat merujuk pada ketentuan Pasal 62 UU Ketenagakerjaan, yang berbunyi:

Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Berdasarkan pasal di atas, bagi pengusaha yang melakukan PHK terhadap karyawan kontrak sebelum kontraknya habis, maka pengusaha tersebut harus membayar ganti rugi sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.

Baca juga: Apakah Karyawan Kontrak Resign Dapat Pesangon?

Selain itu, jika karyawan kontrak di PHK, pengusaha yang bersangkutan juga wajib memberikan uang kompensasi, yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilakasanakan oleh pekerja/buruh, sebagaimana diatur dalam Pasal 17 PP 35/2021, sebagai berikut:

Dalam hal salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam PKWT, pengusaha wajib memberikan uang kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) yang besarannya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dilaksanakan oleh pekerja/buruh.

Kemudian, berkaitan dengan pertanyaan Anda, dalam kasus PHK karyawan kontrak karena pelanggaran, apakah pesangon karyawan kontrak tetap diberikan? Sepanjang penelusuran kami, tidak terdapat pengecualian terhadap PHK karyawan kontrak sebelum kontrak tersebut habis. Jadi, jika terjadi PHK karyawan kontrak karena pelanggaran, maka menurut hemat kami karyawan yang bersangkutan tetap mendapatkan ganti rugi dan uang kompensasi.

Dengan demikian, selain menerima ganti rugi sebesar sisa gaji selama sisa kontrak, karyawan kontrak juga menerima uang kompensasi yang besarnya dihitung berdasarkan jangka waktu PKWT yang telah dijalani.

Surat PHK Karyawan Kontrak

Mengenai pertanyaan selanjutnya, apakah PHK karyawan kontrak sebelum masa kontrak habis perlu diberikan surat? Pada dasarnya pengusaha, pekerja, serikat pekerja/buruh, dan pemerintah harus mengupayakan agar tidak terjadi PHK. Tetapi, jika PHK tidak bisa dihindari, maksud dan alasan PHK harus disampaikan pengusaha ke karyawan yang bersangkutan dan/atau serikat pekerja/buruh di dalam perusahaan jika karyawan itu merupakan anggotanya.[5]

Pemberitahuan PHK tersebut dibuat dalam bentuk surat pemberitahuan dan disampaikan secara sah dan patut ke karyawan kontrak dan/atau serikat pekerja/buruh paling lama 14 hari kerja sebelum PHK.[6]

Selanjutnya, jika karyawan kontrak telah menerima surat pemberitahuan PHK dan menolaknya, ia harus membuat surat penolakan disertai alasan paling lama 7 hari kerja setelah diterimanya surat itu.[7] Sebaliknya, jika karyawan kontrak menerima PHK, pengusaha lalu melaporkan PHK ke Kementerian Ketenagakerjaan dan/atau dinas setempat yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketenagakerjaan provinsi dan kabupaten/kota.[8]

Kemudian apabila ada perbedaan pendapat mengenai PHK terus berlanjut, pengusaha dan karyawan menyelesaikannya melalui perundingan bipartit.[9] Lalu, jika masih tidak mencapai kesepakatan, penyelesaian PHK tahap berikutnya dilakukan melalui mekanisme penyelesaian perselisihan hubungan industrial sesuai dengan UU 2/2004.[10]

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

Dasar Hukum:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial;
3. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja.