Kamis, 30 Januari 2014

Jerat Hukum Bagi Pemberi Identitas Palsu Dalam Paspor

Jerat Hukum Bagi Pemberi Identitas Palsu Dalam Paspor

Pertanyaan

Dear Bapak/Ibu. Saya punya permasalahan dengan identitas saya. Saya telah memiliki paspor dengan data saudara saya, tapi di foto paspor pakai foto saya. Ini saya lakukan karena saya waktu itu diiming-imingi kerja ke luar negeri dengan syarat saya harus merubah data, karena waktu itu umur saya sudah terlalu tua, jadi saya pakai data saudara untuk bikin paspor. Namun akhirnya saya kena tipu tidak jadi berangkat ke luar negeri dan jadi masalah saya sampai sekarang. Paspor tersebut sudah saya bakar karena saya takut menyimpan paspor tersebut. Kemudian beberapa saat yang lalu saya mencoba ke imigrasi untuk mengajukan pembuatan paspor, ternyata dari sistem ketahuan saya punya data yang tidak benar, dan mereka bilang bahwa seumur hidup saya tidak bisa punya paspor. Sekarang saya merasa bersalah. Yang ingin saya tanyakan: 1. Bagaimana saya bisa mempunyai paspor dengan data diri saya yang asli (pemutihan)? Bagaimana proses hukumnya? 2. E-KTP saya bermasalah juga, data di paspor masih interface ke data e-KTP, sehingga sampai sekarang saya tidak bisa rekam ulang e-KTP. Bagaimana supaya saya bisa merekam e-KTP? Terima kasih atas jawabannya. Hormat saya, Purba.  

Ulasan Lengkap

Terkait permasalahan yang Bapak Purba tanyakan, maka akan saya jelaskan sebagai berikut :

1.    Pembatalan paspor diatur dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”) dan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian (“PP No. 31/2013”). Namun mengenai perbuatan Bapak yang telah memasukkan keterangan palsu dalam pembuatan paspor, maka Bapak Purba bisa saja dikenakan sanksi pidana yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu Pasal 266 KUHP:

 

1)    Barangsiapa menyuruh masukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain pakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, diancam jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian, dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

2)    Diancam dengan pidana yang sama barangsiapa dengan sengaja memakai akta tersebut seolah-olah isinya sesuai dengan kebenaran, jika karena pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian.

 

Selain dari KUHP, sanksi pidana jika memberikan keterangan palsu dalam mengurus paspor juga diatur pada Pasal 126 huruf C UU Keimigrasian

 
"Setiap orang dengan sengaja :

a.    …;

b.    …;

c.    memberikan data yang tidak sah atau keterangan yang tidak benar untuk memperoleh dokumen perjalanan Republik Indonesia bagi dirinya sendiri atau orang lain dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan pidana denda paling banyak Rp 500.000.000 (lima ratus juta) Rupiah”

 

Sedangkan mengenai pembatalan paspor dapat dilakukan berdasarkan alasan yang dikemukakan pada Pasal 64 PP No. 31/2013. Pembatalan Dokumen Perjalanan Republik Indonesia dapat dilakukan dalam hal:

a.    Dokumen Perjalanan Republik Indonesia tersebut diperoleh secara tidak sah;

b.    pemegang memberikan keterangan palsu atau tidak benar;

c.    pemegangnya meninggal dunia pada saat proses penerbitan paspor;

d.    tidak diambil dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal diterbitkan; atau

e.    kesalahan dan rusak pada saat proses penerbitan.

 

Setelah idenditas di paspor yang lama telah dibatalkan, Pak Purba dapat mencoba kembali untuk mengajukan pembuatan paspor baru.

 

Terkait mekanisme pembatalan paspor, UU Keimigrasian menyatakan akan diatur dalam Peraturan Pemerintah, namun dalam Pasal 70 PP No. 31/2013 dikatakan bahwa:

 

"Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur teknis permohonan, pemberian, penarikan, pembatalan, pencabutan, dan penggantian paspor biasa dan surat perjalanan laksana paspor diatur dengan Peraturan Menteri"

 

Kami sudah berupaya untuk mengkonfirmasi langsung kepada Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (“Kemenkumham”) maupun Direktorat Jenderal Imigrasi terkait dengan Peraturan Menteri yang dimaksud, namun ternyata pihak Kemenkumham mengatakan bahwa peraturan tersebut belum dikeluarkan.

 

2.    Permasalahan kedua yang Pak Purba alami dalam mengurus e-KTP, seharusnya disesuaikan setelah paspor lama Pak Purba dibatalkan dan telah diajukan paspor baru. Data e-KTP tersebut harus disesuaikan dengan data asli Pak Purba.

 

Demikian yang dapat saya jelaskan terkait yang Pak Purba tanyakan. Semoga dapat memberikan pemahaman dan membantu. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

 
Dasar Hukum:

1.    Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

2.    Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian;

3.    Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksana UU Keimigrasian.

 

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua