Selasa, 28 October 2014

Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa

Syarat dan Prosedur Menjadi Jaksa

Pertanyaan

Apakah S2 ilmu hukum bisa melamar langsung menjadi jaksa?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, kita perlu mengetahui apa saja syarat-syarat menjadi seorang jaksa itu. Menurut Pasal 9 ayat (1) jo. ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (“UU Kejaksaan”), syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

a.    warga negara Indonesia;

b.    bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

c.    setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

d.    berijazah paling rendah sarjana hukum;

e.    berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

f.     sehat jasmani dan rohani;

g.    berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

h.    pegawai negeri sipil

 

Dari sini kita bisa tahu bahwa syarat menjadi jaksa adalah salah satunya berijazah paling rendah sarjana hukum. Ini artinya, seseorang yang bergelar magister ilmu hukum atau S2 ilmu hukum tentu saja bisa mencalonkan diri sebagai jaksa, asalkan ia telah menempuh strata satu (S1) di bidang hukum (mengingat S2 hukum bisa saja S1 yang diambil sebelumnya bukan dari bidang hukum). Namun, walaupun ia bergelar S2 di bidang ilmu hukum, ia wajib memenuhi persyaratan-persayaratan lainnya sebagai jaksa sebagaimana ditentukan dalam UU Kejaksaan di atas.

 

Sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Jalan Berliku Seorang Jaksa, Kepala Pusat Penerangan dan Hukum Kejagung (yang saat itu dijabat) Babul Khoir Harahap menegaskan bahwa proses rekrutmen menjadi seorang jaksa itu tidak mudah dan panjang. Ia menyatakan syarat-syaratnya telah diatur dalam UU Kejaksaan dan Peraturan Jaksa Agung (Perja).

 

Peraturan Jaksa Agung (Perja) yang dimaksud adalah Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia (“Perja Per-064/A/Ja/07/2007”).

 

Bagi yang ingin menjadi jaksa, ia harus mengikuti Rekrutmen Calon Jaksa, yakni serangkaian kegiatan yang meliputi penyusunan dan pengisian formasi, pengumuman, pendaftaran, pembuatan soal seleksi, seleksi dan pengolahan hasil seleksi serta penetapan kelulusan, pengumuman hasil seleksi, pengiriman peserta hasil seleksi calon jaksa ke lembaga Pendidikan dan Pelatihan (Pasal 14 jo. Pasal 1 angka 7 Perja Per-064/A/JA/07/2007).

 

Tujuan rekrutmen calon jaksa adalah untuk mencari sumber daya manusia Jaksa yang memiliki kemampuan intelektual, profesional, integritas kepribadian serta memiliki disiplin tinggi (Pasal 13 Perja Per-064/A/JA/07/2007). Adapun Peserta seleksi Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia menurut Pasal 1 angka 10 Perja Per-064/A/JA/07/2007 adalah Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan yang memenuhi persyaratan rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia. Jadi, selain memenuhi syarat-syarat dalam UU Kejaksaan yang kami sebutkan di atas, ia juga wajib menjadi Pegawai Negeri Sipil Kejaksaan terlebih dahulu.

 

Persyaratan untuk mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa adalah: (Pasal 19 Perja Per-064/A/JA/07/2007)

a.    Pegawai Kejaksaan dengan masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun.

b.    Sarjana Hukum.

c.    Berpangkat serendah-rendahnya Yuana Wira/golongan III/a.

d.    Usia serendah-rendahnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun pada saat dilantik menjadi Jaksa.

e.    Berkelakuan tidak tercela.

f.     Sehat fisik dan mental dibuktikan dengan surat keterangan kesehatan secara lengkap (general check up) pada rumah sakit yang ditunjuk, mempunyai postur badan yang ideal dan keterangan bebas dari narkoba yang dibuktikan dengan hasil laboratorium.

g.    Memiliki potensi yang dapat dikembangkan dalam melaksanakan jabatan jaksa yang dinyatakan secara obyektif oleh atasan minimal eselon III.

h.    Telah membantu melaksanakan proses penanganan perkara baik dalam perkara pidana,  perdata dan tata usaha negara serta dibuktikan dengan sertifikasi oleh Kepala Kejaksaan setempat dengan standar yang ditentukan.

i.      Lulus penyaringan yang diselenggarakan oleh Panitia Rekrutmen Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

 

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa juga wajib senantiasa menjunjung tinggi kode etik untuk menjaga kehormatan dan martabat profesinya. Kode Etik Jaksa atau Kode Perilaku Jaksa adalah serangkaian norma sebagai pedoman untuk mengatur perilaku jaksa dalam menjalankan jabatan profesi, menjaga kehormatan dan martabat profesinya serta menjaga hubungan kerjasama dengan penegak hukum lainnya. Penjelasan lebih lanjut tentang kode etik jaksa dapat Anda simak dalam artikel Sudah Dijatuhi Sanksi Etik, Apakah Jaksa Masih Bisa Dituntut Secara Hukum?

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

2.    Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: Per-064/A/JA/07/2007 tentang Rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil dan Calon Jaksa Kejaksaan Republik Indonesia.

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua