Jumat, 23 Desember 2016

Sanksi Jika Melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah

Sanksi Jika Melanggar Rencana Tata Ruang Wilayah

Pertanyaan

Apa sanksi yang diberikan oleh pemerintah jika mendirikan bangunan menyalahi aturan rencana tata ruang wilayah? Seperti contoh mendirikan pabrik di kawasan pemukiman atau mendirikan usaha car wash di kawasan perkantoran, dll.

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Percayakan masalah hukum Anda ke ahlinya. Hubungi konsultan hukum profesional, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang, dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi.

 

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas perntanyaan Anda.

 

Rencana Tata Ruang

Mengenai tata ruang dapat dilihat pengaturannya dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (“UU Tata Ruang”).

 

Penataan ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.[1]

 

Rencana tata ruang merupakan hasil perencanaan tata ruang.[2] Perencanaan tata ruang yaitu suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.[3]

 

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan:[4]

a.    rencana umum tata ruang; dan

b.    rencana rinci tata ruang.

 

Rencana Tata Ruang Wilayah

Rencana tata ruang wilayah (“RTRW”) yang Anda sebutkan merupakan bagian dari Rencana Umum Tata Ruang.

 

Rencana Umum Tata Ruang terdiri dari:[5]

a.    RTRW Nasional;

b.    RTRW provinsi; dan

c.    RTRW kabupaten dan RTRW kota.

 

RTRW memuat program pemanfaatan ruang beserta pembiayaannya.[6] Pemanfaatan ruang tersebut dilaksanakan dengan mengembangkan penatagunaan tanah, penatagunaan air, penatagunaan udara, dan penatagunaan sumber daya alam lain.[7]

 

Mengenai RTRW diatur lebih rinci dalam peraturan masing-masing daerah seperti contohnya di Jakarta yang diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (“Perda RTRW DKI Jakarta”).

 

Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Berkaitan dengan pemanfaatan ruang yang merupakan bagian dari penataan ruang, tujuan pengendalian pemanfaatan ruang adalah untuk mewujudkan tertib pemanfaatan ruang.[8] Pengendalian pemanfaatan ruang dilakukan melalui:[9]

a.    penetapan peraturan zonasi,

b.    perizinan,

c.    pemberian insentif dan disinsentif,

d.    serta pengenaan sanksi

 

Peraturan zonasi disusun untuk setiap zona pemanfaatan ruang.[10] Peraturan zonasi berisi ketentuan yang harus, boleh, dan tidak boleh dilaksanakan pada zona pemanfaatan ruang yang dapat terdiri atas ketentuan tentang amplop ruang (koefisien dasar ruang hijau, koefisien dasar bangunan, koefisien lantai bangunan, dan garis sempadan bangunan), penyediaan sarana dan prasarana, serta ketentuan lain yang dibutuhkan untuk mewujudkan ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan.[11]

 

Izin pemanfaatan ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[12]

 

Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing.[13]

 

Setiap pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.[14]

 

Setiap pejabat pemerintah yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta. Selain sanksi pidana, pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.[15]

 

Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.[16] Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.[17]

 

Insentif adalah perangkat atau upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:[18]

a.    keringanan pajak, pemberian kompensasi, subsidi silang, imbalan, sewa ruang, dan urun saham;

b.    pembangunan serta pengadaan infrastruktur;

c.    kemudahan prosedur perizinan; dan/atau

d.    pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau pemerintah daerah.

 

Disinsentif yaitu perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan, atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, berupa:[19]

a.    pengenaan pajak yang tinggi yang disesuaikan dengan besarnya biaya yang dibutuhkan untuk mengatasi dampak yang ditimbulkan akibat pemanfaatan ruang; dan/atau

b.    pembatasan penyediaan infrastruktur, pengenaan kompensasi, dan penalti.

 

Kewajiban Setiap Orang dalam Pemanfaatan Ruang

Menjawab pertanyaan Anda soal pelanggaran RTRW, hal ini berkaitan dengan kewajiban setiap orang dalam pemanfaatan ruang.

 

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:[20]

a.    menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan;

b.    memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;

c.    mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan

d.    memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum

 

Sanksi Jika Melanggar Rencana Tata Ruang

Pengenaan sanksi merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang. Pengenaan sanksi dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaat ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang, tetapi dikenakan pula kepada pejabat pemerintah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.[21]

 

Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara, dan/atau sanksi pidana denda.[22]

 

Setiap orang yang melanggar kewajiban dalam pemanfaatan ruang, dikenai sanksi administratif.[23]

 

Sanksi administratif dapat berupa:[24]

a.    peringatan tertulis;

b.    penghentian sementara kegiatan;

c.    penghentian sementara pelayanan umum;

d.    penutupan lokasi;

e.    pencabutan izin;

f.     pembatalan izin;

g.    pembongkaran bangunan;

h.    pemulihan fungsi ruang; dan/atau

i.      denda administrati

 

Sanksi pidana bagi orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500 juta.[25]

 

Jika tindak pidana tersebut mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun dan denda paling banyak Rp. 1.5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak Rp. 5 miliar.[26]

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;

2.    Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030.

 



[1] Pasal 1 angka 5 UU Tata Ruang

[2] Pasal 1 angka 16 UU Tata Ruang

[3] Pasal 1 angka 13 UU Tata Ruang

[4] Pasal 14 ayat (1) UU Tata Ruang

[5] Pasal 14 ayat (2) UU Tata Ruang

[6] Pasal 32 ayat (3) UU Tata Ruang

[7] Pasal 33 ayat (1) UU Tata Ruang

[8] Pasal 1 angka 15 UU Tata Ruang

[9] Pasal 35 UU Tata Ruang

[10] Pasal 36 ayat (2) UU Tata Ruang

[11] Penjelasan Pasal 36 ayat (1) UU Tata Ruang

[12] Pasal 1 angka 32 UU Tata Ruang

[13] Penjelasan umum poin 7 UU Tata Ruang

[14] Pasal 37 ayat (7) UU Tata Ruang

[15] Pasal 73 UU Tata Ruang

[16] Pasal 37 ayat (2) UU Tata Ruang

[17] Pasal 37 ayat (3) UU Tata Ruang

[18] Pasal 38 ayat (2) UU Tata Ruang

[19] Pasal 38 ayat (3) UU Tata Ruang

[20] Pasal 61 UU Tata Ruang

[21] Penjelasan umum poin 7 UU Tata Ruang

[22] Ibid

[23] Pasal 62 UU Tata Ruang

[24] Pasal 63 UU Tata Ruang

[25] Pasal 69 ayat (1) UU Tata Ruang

[26] Pasal 69 ayat (2) dan (3) UU Tata Ruang

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional siap membantu Anda. Konsultasikan masalah Anda, hanya Rp299.000,- per 30 menit.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Sovia Hasanah, S.H.
MITRA : Bung Pokrol
Sovia Hasanah mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Andalas pada 2016 dengan mengambil Program Kekhususan IX (Hukum Agraria dan Sumber Daya Alam).
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua