Jumat, 08 Desember 2017

Hak-Hak Pekerja yang Dimutasi ke Daerah Lain

Hak-Hak Pekerja yang Dimutasi ke Daerah Lain

Pertanyaan

Apa saja yang menjadi hak buruh jika dimutasi ke daerah lain di luar daerah tempat ia diterima bekerja?

Ulasan Lengkap

Intisari:

 

 

Penempatan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah tertentu harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan, yaitu:

1.   Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

2.   Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

3. Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

 

Terkait dengan pertanyaan Anda mengenai hak-hak yang dapat Anda terima apabila Anda ditempatkan di daerah lain, antara lain hal yang Anda perlu perhatikan adalah gaji yang Anda terima tidak boleh di bawah besaran upah minimum di wilayah tempat Anda akan ditempatkan.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

 

 

Ulasan:

 

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Mutasi Pekerja

Sebelum menjawab pertanyaan Anda, kami akan menjelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan mutasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), yang dimaksud dengan mutasi adalah:

 

Pemindahan pegawai dari satu jabatan ke jabatan lain; perubahan dalam bentuk, kualitas atau sifat lain.

 

Dari penjelasan di atas dan dari pertanyaan yang Anda berikan, kami mengambil kesimpulan bahwa mutasi yang Anda maksudkan adalah pemindahan pegawai/pekerja dari satu daerah ke daerah yang lain atau penempatan tenaga kerja di suatu daerah tertentu.

 

Untuk menjawab pertanyaan Anda, perlu diketahui bahwa di dalam  Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) pada dasarnya diatur secara umum mengenai penempatan tenaga kerja. Pengaturan ini dapat dilihat dalam Pasal 32 UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

 

(1)  Penempatan tenaga kerja dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa diskriminasi.

(2) Penempatan tenaga kerja diarahkan untuk menempatkan tenaga kerja pada jabatan yang tepat sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat, dan kemampuan dengan memperhatikan harkat, martabat, hak asasi, dan perlindungan hukum.

(3) Penempatan tenaga kerja dilaksanakan dengan memperhatikan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja sesuai dengan kebutuhan program nasional dan daerah.

 

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan pada dasarnya penempatan tenaga kerja dari satu daerah ke daerah tertentu harus memperhatikan ketentuan Pasal 32 UU Ketenagakerjaan.

 

Hak-Hak Pekerja yang Dimutasi

Kemudian terkait dengan pertanyaan Anda mengenai hak-hak yang dapat Anda terima apabila Anda ditempatkan di daerah lain, pertama-tama yang Anda perlu perhatikan adalah gaji yang Anda terima tidak boleh di bawah besaran upah minimum di wilayah tempat Anda akan ditempatkan. Hal ini diatur secara tegas di dalam Pasal 90 ayat (1) UU Ketenagakerjaan yang berbunyi:

 

Pengusaha dilarang membayar upah lebih rendah dari upah minimum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

 

Upah minimum dapat terdiri atas:[1]

a.   upah minimum berdasarkan wilayah provinsi atau kabupaten/kota;

b.   upah minimum berdasarkan sektor pada wilayah provinsi atau kabupaten/kota.

 

Ancaman pidana bagi pengusaha yang membayar upah pekerjanya di bawah upah minimum adalah pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.[2] Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak Langkah Hukum Jika Upah di Bawah Standar Minimum.

 

Pada dasarnya, besaran upah minimum provinsi di tiap daerah berbeda-beda, yang mana hal ini tergantung dengan kebutuhan hidup yang layak di suatu daerah, sehingga saat Anda akan dipindahkan ke suatu daerah tertentu, maka pastikan gaji Anda tidak boleh lebih rendah dari besaran upah minimun di wilayah tempat Anda akan ditempatkan.

 

Kemudian, terkait dengan hak-hak Anda lainnya apabila ditempatkan di daerah lain, pada dasarnya tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga hal tersebut harus dilihat di dalam Perjanjian Kerja, Peraturan Perusahaan atau Perjanjian Kerja Bersama antara Anda sebagai pekerja dengan pihak perusahaan.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

 

Referensi:

Kamus Besar Bahasa Indonesia

 

 



[1] Pasal 89 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

[2] Pasal 185 ayat (1) UU Ketenagakerjaan

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua