Pidana Jika Kampanye Pemilu di Tempat Terlarang

Bacaan 8 Menit
Pidana Jika Kampanye Pemilu di Tempat Terlarang
Pertanyaan

Apakah penggunaaan fasilitas negara, tempat pendidikan, dan tempat ibadah sebagai tempat kampanye termasuk dalam tindak pidana? Apakah ada kasus yang pernah diproses?

 

 

Ulasan Lengkap
 
Kampanye Pemilu sebagai Tahapan Penyelenggaraan Pemilu
Mengenai Pemilihan Umum (“Pemilu”), kami akan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemiilihan Umum (“UU Pemilu”).
 
Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”), anggota Dewan Perwakilan Daerah (“DPD”), Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (“DPRD”), yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.[1]
 
Pemilu dilaksanakan setiap 5 tahun sekali yang hari, tanggal, dan waktu pemungutan suara Pemilu ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum (“KPU”).[2]
 
Pemungutan suara dilakukan di dalam negeri dilaksanakan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. Pemungutan suara yang dilakukan di luar negeri dapat dilakukan secara bersamaan atau sebelum hari pemungutan suara di dalam negeri.[3]
 
Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu yang dimulai paling lambat 20 bulan sebelum hari pemungutan suara,[4] tahapan tersebut meliputi:[5]
  1. perencanaan program dan anggaran serta penyusunan peraturan pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilu;
  2. pemutakhiran data Pemilih dan penyusunan daftar Pemilih;
  3. pendaftaran dan verifikasi Peserta Pemilu;
  4. penetapan Peserta Pemilu;
  5. penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan;
  6. pencalonan Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota;
  7. masa Kampanye Pemilu;
  8. Masa Tenang;
  9. pemungutan dan penghitungan suara;
  10. penetapan hasil Pemilu; dan
  11. pengucapan sumpah/janji Presiden dan Wakil Presiden serta anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
 
 
Kampanye Pemilu merupakan salah satu tahapan penyelenggaraa pemilu. Apa itu kampanye Pemilu? Mari kita lihat definisinya di Pasal 1 angka 35 UU Pemilu:
 
Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu.
 
Kampanye pemilu dilaksanakan oleh pelaksana kampanye, dan diikuti oleh peserta kampanye.[6]
 
Kampanye Pemilu merupakan bagian dari pendidikan politik masyarakat dan dilaksanakan secara bertanggung jawab. Pelaksanaan kampanye Pemilu dilakukan secara serentak antara Kampanye Pemilu Presiden dan Wakil Presiden dengan Kampanye Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD.[7]
 
Kampanye Pemilu dapat dilakukan melalui:[8]
  1. pertemuan terbatas;
  2. pertemuan tatap muka;
  3. penyebaran bahan Kampanye Pemilu kepada umum;
  4. pemasangan alat peraga di tempat umum;
  5. media sosial;
  6. iklan media massa cetak, media massa elektronik, dan internet;
  7. rapat umum;
  8. debat Pasangan Calon tentang materi Kampanye Pasangan Calon; dankegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilu dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 
Kampanye sebagaimana dimaksud huruf d, huruf f, dan huruf h difasilitasi KPU, yang dapat didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).[9]
 
Larangan dalam Kampanye Pemilu
Apakah tindakan menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagai tempat kampanye merupakan tindak pidana? Menurut Uu Nurul Huda dalam buku Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia (hal. 272), dalam buku keempat UU Pemilu membedakan dua jenis masalah hukum Pemilu:
  1. Pelanggaran; dan
  1. Tindak pidana Pemilu,
  2. Pelanggaran administrasi Pemilu, dan
  3. Pelanggaran kode etik penyelenggaraan Pemilu.
  1. Perselisihan
  1. Perselisihan antar peserta Pemilu atau antar calon,
  2. Perselisihan administrasi atau tata usaha negara Pemilu, dan
  3. Perselisihan hasil Pemilu.
 
Bagian Keempat Pasal 280 ayat (1) UU Pemilu dan Pasal 69 PKPU Kampanye Pemilu mengatur mengenai larangan dalam kampanye dinantaranya yaitu saat masa kampanye Pemilu, pelaksana, peserta, dan tim kampanye Pemilu dilarang:
  1. mempersoalkan dasar negara Pancasila, Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  2. melakukan kegiatan yang membahayakan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  3. menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan, calon, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  4. menghasut dan mengadu domba perseorangan ataupun masyarakat;
  5. mengganggu ketertiban umum;
  6. mengancam untuk melakukan kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada seseorang, sekelompok anggota masyarakat, dan/atau Peserta Pemilu yang lain;
  7. merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye Peserta Pemilu;
  8. menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan;
  9. membawa atau menggunakan tanda gambar dan/atau atribut selain dari tanda gambar dan/atau atribut Peserta Pemilu yang bersangkutan; dan
  10. menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu.
 
Lebih lanjut diatur dalam Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu, pelanggaran terhadap larangan ketentuan pada ayat (1) huruf c, huruf f, huruf g, huruf i, dan huruf j, dan ayat (2) merupakan tindak pidana Pemilu.
 
Jadi kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan, dan tempat ibadah sebagai alat kampanye merupakan perbuatan yang dilarang dalam masa kampanye, namun bukan merupakan tindak pidana pemilu sebagaimana disebutkan dalam Pasal 280 ayat (4) UU Pemilu, melainkan dapat kita sebut sebagai pelanggaran atas ketentuan larangan pemilu (pelanggaran).
 
Hal senada juga disampaikan oleh Uu Nurul Huda (hal. 272), dalam kegiatan pemilihan umum pelanggaran secara konsep didefinisikan sebagai perbuatan pidana yang tergolong tidak seberat kejahatan atau dapat diartikan sebagai perbuatan yang melanggar peraturan dan perundang-undangan dalam Pemilu.
 
Adapun sanksi jika melanggar larangan dalam kegiatan pemilu yaitu melakukan kegiatan kampanye yang menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagai alat kampanye dapat dipidana berdasarkan Pasal 521 UU Pemilu:
 
Setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, atau huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling banyak Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah).
 
Contoh Kasus
Jika Anda menanyakan contoh kasus kampanye menggunakan fasilitas negara, tempat pendidikan dan tempat ibadah sebagai alat kampanye berdasarkan UU Pemilu, kami belum menemukan kasus yang sedang diproses oleh pihak yang berwenang karena pada saat ini berdasarkan informasi yang kami peroleh dari laman Komisi Pemilihan Umum, masih berlangsung tahapan kampanye calon angota DPR, DPD dan DPRD serta pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada 23 September 2018 - 13 April 2019
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
  1. Komisi Pemilihan Umum, diakses pada Kamis, 27 Desember 2018, pukul 10.50 WIB.
  2. Uu Nurul Huda. 2018. Hukum Partai Politik dan Pemilu Indonesia. Fokusmedia: Bandung.
 

[1] Pasal 1 angka 1 UU Pemilu
[2] Pasal 167 ayat (1) dan (2) UU Pemilu
[3] Pasal 167 ayat (3) dan (5) UU Pemilu
[4] Pasal 167 ayat (6) UU Pemilu
[5] Pasal 167 ayat (4) UU Pemilu
[6] Pasal 268 UU Pemilu
[7] Pasal 267 UU Pemilu
[8] Pasal 275 ayat (1) UU Pemilu
[9] Pasal 275 ayat (2) UU Pemilu