Senin, 15 Juni 2020

Hukumnya Memiliki KTP dan KK Ganda Demi Daftar Kerja

Hukumnya Memiliki KTP dan KK Ganda Demi Daftar Kerja

Pertanyaan

Istri saya mendaftar sebagai calon TKW ke salah satu perusahaan PJTKI. Karena waktu itu saya tidak menyetujui (tanpa sepengetahuannya saya), jadi untuk memenuhi salah satu persyaratan, dia membuat KK sendiri di kampung. Padahal KTP saya sendiri (suami) masih tercatat di DKI. Saya heran di kampung (Majalengka) bisa diterbitkan KTP dan KK atas nama keluarga saya. Padahal saya belum melakukan pencabutan berkas KTP DKI. Yang ingin saya tanyakan: 1. Apakah syarat (KTP dan KK) yang di ajukan ke Perusahaan PJTKI sah? Soalnya saya jadinya punya 2 KTP (DKI dan Majalengka). 2. Apakah tidak akan timbul masalah dengan menggunakan persyaratan (KTP dan KK) tersebut? Sebab ini ASPAL (asli tapi palsu). 3. Apa yang harus saya lakukan? Mumpung istri belum berangkat karena terhalang COVID-19 ini. 4. Bisakah saya menarik istri saya dari PJKTI agar tidak jadi diberangkatkan?

Ulasan Lengkap

 
Pendaftaran Pekerja Migran Indonesia (PMI)
Kini aturan pendaftaran tenaga kerja Indonesia yang ingin menjadi PMI mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia (“Permenaker 9/2019”).
 
PMI adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.[1]
 
Setiap calon PMI yang akan bekerja ke luar negeri harus memenuhi persyaratan:[2]
  1. berusia minimal 18 tahun;
  2. memiliki kompetensi;
  3. sehat jasmani dan rohani;
  4. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan jaminan sosial; dan
  5. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.
 
Pendaftaran calon PMI pada Layanan Terpadu Satu Atap Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dilakukan dengan melengkapi dokumen persyaratan, paling sedikit meliputi:[3]
  1. Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) elektronik dan kartu keluarga;
  2. surat keterangan status perkawinan bagi yang telah menikah dengan melampirkan fotokopi buku nikah;
  3. surat keterangan izin suami atau istri, izin orang tua, atau izin wali yang diketahui oleh kepala desa atau lurah;
  4. sertifikat kompetensi kerja;
  5. surat keterangan sehat; dan
  6. kartu kepesertaan jaminan kesehatan nasional.
 
Jerat Hukum KTP dan Kartu Keluarga (KK) Ganda
Dari artikel Jerat Pidana Bagi Pemilik KTP Ganda, dijelaskan oleh pakar hukum Universitas Jember, Nurul Ghufron, bahwa warga negara yang ber-KTP ganda dianggap dan dipandang oleh negara akan mengacaukan sistem administrasi kependudukan.
 
Menurutnya, pemilik KTP yang secara sengaja atau pun tidak sengaja membuat identitas ganda dengan berbagai modus patut diduga memiliki niatan tidak baik dalam perspektif negara, baik secara administrasi maupun pidana.
 
Masih dari artikel yang sama, bagi setiap warga, apalagi pejabat yang semestinya diharapkan menjadi tauladan yang baik, negara mengancam dengan sanksi pidana kepada pemilik KTP ganda.
 
 
KTP elektronik adalah KTP yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.[4]
 
Sedangkan KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.[5]
 
Penduduk warga negara Indonesia dan orang asing yang memiliki izin tinggal tetap hanya diperbolehkan terdaftar dalam 1 KK.[6] Kemudian, bagi penduduk yang dimaksud itu yang telah berumur 17 tahun atau telah kawin atau pernah kawin wajib memiliki KTP elektronik dan hanya memiliki 1 KTP elektronik.[7]
 
Terkait pertanyaan Anda, setiap penduduk yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala keluarga atau anggota keluarga lebih dari 1 KK atau untuk memiliki KTP lebih dari 1, dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp25 juta.[8]
 
Patut diperhatikan pula, ketentuan Pasal 93 UU Adminduk, yang berbunyi:
 
Setiap penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau dokumen kepada Instansi Pelaksana dalam melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp50 juta.
 
Kemudian, Pasal 94 UU 24/2013, menyebutkan:
 
Setiap orang yang memerintahkan dan/atau memfasilitasi dan/atau melakukan manipulasi data kependudukan dan/atau elemen data penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp75 juta.
 
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan
karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan, di antaranya, penerbitan KK dan KTP.[9]
 
Sedangkan data kependudukan di atas berarti data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, termasuk pencatatan peristiwa kependudukan dan penerbitan dokumen kependudukan.[10]
 
Karena diancam dengan sanksi pidana, kami sarankan, berkomunikasilah dengan istri Anda untuk mengurungkan niatnya  menggunakan KK dan KTP tersebut dan melaporkan KK dan KTP ganda tersebut agar dapat dihapus dari data penduduk di Majalengka.
 
Selain itu, Anda atau istri Anda juga dapat memberitahukan hal ini pada pemberi kerja PMI dan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, yaitu lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan pelindungan PMI secara terpadu.[11]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata-mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 2 Permenaker 9/2019
[2] Pasal 5 Permenaker 9/2019
[3] Pasal 9 ayat (1) dan (3) Permenaker 9/2019
[4] Pasal 1 angka 14 UU 24/2013
[5] Pasal 1 angka 13 UU 24/2013
[6] Pasal 62 ayat (1) UU Adminduk
[7] Pasal 63 ayat (1) dan (6) UU 24/2013
[8] Pasal 97 UU Adminduk
[9] Pasal 1 angka 11 UU 24/2013
[10] Pasal 1 angka 9 dan 10 U 24/2013
[11] Pasal 1 angka 19 Permenaker 9/2019

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua