Dokumen Berantakan, Sengketa Puluhan Tahun: Digitalisasi Jadi Kunci Selamatkan BUMD dari Risiko Hukum
Persoalan dokumentasi yang tidak tertib, dapat menyulitkan BUMD ketika harus mempertanggungjawabkan ...
Problematika Kontrak Elektronik Diakui Sah, tapi Masih Hadapi Tantangan Pembuktian di Pengadilan
Meskipun peraturan perundang-undangan seperti UU ITE dan aturan turunannya secara eksplisit mengakui...
E-Meterai dan Aturan Hukumnya
E-meterai dan aturan hukumnya memposisikan meterai yang digunakan untuk dokumen elektronik merupakan...
Pemerintah 'Gencar' Kembangkan Layanan Apostille
Kementerian Hukum dan HAM RI selaku competent authority telah melakukan koordinasi dengan seluruh ka...
Mengenal Pentingnya Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi dalam Jasa Keuangan
Penerapan tanda tangan elektronik meminimalkan pemalsuan dokumen di Indonesia.
Memahami Penggunaan E-Meterai Hingga Pidana Pemalsuan E-Meterai
E-meterai dilengkapi pengamanan teknologi seperti digital signature X.509 SHA 512 dengan tiga fitur ...
Polemik Pemblokiran PSE Lingkup Privat dan Hak Menggugat Publik
Pasal 71 ayat (5) UU Administrasi Pemerintahan menyatakan bahwa kerugian yang timbul akibat keputusa...
Antisipasi Penyangkalan Transaksi Elektronik dalam Penggunaan Tanda Tangan Digital
Dalam praktiknya di Indonesia, pemakai jasa PSrE tidak bisa sesuka hati menggunakan PSrE yang berbed...














