Terbit Keppres, 3 Tugas Utama Tim Penyelesaian Pelanggaran HAM Berat Masa Lalu
Tugas tim salah satunya untuk melakukan pengungkapan dan penyelesaian secara non yudisial pelanggara...
Amnesty International: Ada yang Hilang dari Dakwaan Pelanggaran HAM Berat Paniai
Dalam dakwaan tidak menjelaskan siapa pelaku kekerasan yang berakibat luka berat pada peristiwa 7 De...
Setara Institute Pesimis Penuntasan Pelanggaran HAM Masa Lalu
Keppres 17/2022 menjadi upaya 'pemutihan' secara kolektif atas berbagai kasus pelanggaran HAM berat ...
Pelaku Pelanggaran HAM Berat Paniai Dikenakan 2 Dakwaan
Sudah sepatutnya jaksa turut menuntut pimpinan TNI yang bertanggung jawab dan kepala Operasi Aman Ma...
Tantangan Implementasi UU PDP Hingga KY Pantau Persidangan Kasus Paniai
Cerita advokat pernah ditolak damping saksi dalam penyidikan, melihat daftar prolegnas prioritas 202...
KY Ikut Pantau Persidangan Kasus Paniai di Makassar
Tujuan pemantauan yang dilakukan KY untuk menjaga kemandirian hakim dalam mengadili dan memutus perk...
Koalisi Sebut Pengadilan HAM Kasus Paniai Hanya Pencitraan Pemerintahan Jokowi
Koalisi menuntut majelis hakim dalam pemeriksaan perkara harus menggali unsur-unsur Pelanggaran HAM ...
Komnas HAM: Pelaku Mutilasi Warga di Mimika Papua Harus Dihukum Berat
Komnas HAM berharap Panglima TNI dan KSAD mendorong pengadilan koneksitas














