Teknologi

Solusi Jika Terganggu SMS Broadcast dari Provider

Bacaan 4 Menit
Solusi Jika Terganggu SMS <i>Broadcast</i> dari <i>Provider</i>

Pertanyaan

Saya ingin bertanya mengenai pesan singkat/SMS yang dikirim ke banyak tujuan (broadcast). Beberapa hari ini saya mendapatkan SMS berisi link, yang apabila diklik akan menuju ke video selebgram. Karena merasa terganggu, maka saya berniat untuk memblokir pengirim SMS tersebut. Akan tetapi hal tersebut tidak dapat saya lakukan, karena pengirimnya adalah salah satu provider. Bagaimana hukumnya?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi menggolongkan pesan pendek premium (SMS Premium) sebagai salah satu layanan konten. Layanan konten sendiri adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan konten dengan memanfaatkan layanan jasa telepon dasar.
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten dilarang memanipulasi konfirmasi persetujuan penggunaan konten dari calon pelanggan dengan cara apapun. Ada sanksi administratif apabila ketentuan ini dilanggar.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Layanan Konten
Pasal 27 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 13 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Jasa Telekomunikasi (“Permenkominfo 13/2019”) menggolongkan pesan pendek premium (SMS Premium) sebagai salah satu layanan konten. Layanan konten sendiri adalah jenis layanan dalam penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang menyediakan konten dengan memanfaatkan layanan jasa telepon dasar.[1]
 
Kami asumsikan provider yang Anda maksud merupakan penyelenggara jasa telekomunikasi, yaitu kegiatan penyediaan dan/atau pelayanan jasa telekomunikasi yang memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi.[2] Sedangkan Anda berkedudukan sebagai pelanggan, yaitu perseorangan, badan hukum, instansi pemerintah yang menggunakan jaringan telekomunikasi dan/atau jasa telekomunikasi berdasarkan kontrak.[3]
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi diwajibkan memenuhi komitmen layanan kepada penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten SMS Premium berupa jumlah perjanjian kerja sama dengan penyedia konten independen, dengan ketentuan:[4]
  1. pada tahun pertama (awal operasi) paling sedikit terdapat dua perjanjian kerja sama; dan
  2. pada tahun kedua sampai dengan seterusnya wajib menambah jumlah perjanjian kerja sama dengan akumulasi jumlah perjanjian kerja sama pada akhir tahun kelima adalah paling sedikit tujuh perjanjian kerja sama.
 
Yang dimaksud sebagai penyedia konten independen adalah pengembang konten (content developer), pemilik konten (content owner), dan/atau pemasok konten (content supplier) yang menyediakan konten kepada penyelenggara jasa telekomunikasi untuk dapat menyelenggarakan layanan yang mengandung konten.[5]
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium) dapat menyelenggarakan layanan konten pesan pendek premium (SMS Premium) dengan melakukan pengurangan deposit prabayar atau tagihan telepon pascabayar melalui mekanisme berlangganan (pushed services) dan/atau tidak berlangganan (pulled services).[6]
 
Penyelenggara jasa telekomunikasi yang menyelenggarakan layanan konten dilarang:[7]
  1. melakukan panggilan premium kepada pelanggannya; dan
  2. memanipulasi konfirmasi persetujuan penggunaan konten dari calon pelanggan dengan cara apapun.
 
Sanksi Administratif
Dari penjelasan di atas, dapat kita ketahui bahwa tidak ada ketentuan yang mengatur tentang pemblokiran terhadap layanan konten SMS Premium atau SMS broadcast yang Anda terima. Namun kami menduga, Anda menerima SMS tersebut akibat adanya manipulasi konfirmasi persetujuan penggunaan konten tersebut.
 
Jika ketentuan dalam Pasal 27 ayat (3) Permenkominfo 13/2019 tersebut dilanggar, penyelenggara jasa telekomunikasi dapat dikenai sanksi administratif berupa:[8]
  1. surat peringatan;
  2. pencabutan layanan jasa telekomunikasi; dan/atau
  3. pencabutan izin penyelenggaraan.
 
Perlu Anda ketahui bahwa pengenaan sanksi administratif di atas dilakukan secara berjenjang.[9] Oleh karena itu, apabila Anda merasa terganggu, kami sarankan untuk menghubungi kontak layanan informasi yang wajib disediakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi yang Anda gunakan untuk melayani pengaduan dan pertanyaan dari pelanggan. Kontak layanan informasi paling sedikit berupa layanan telepon dan surat elektronik.[10]
 
Seluruh informasi hukum yang ada di Klinik hukumonline.com disiapkan semata–mata untuk tujuan pendidikan dan bersifat umum (lihat Pernyataan Penyangkalan selengkapnya). Untuk mendapatkan nasihat hukum spesifik terhadap kasus Anda, konsultasikan langsung dengan Konsultan Mitra Justika.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 1 angka 15 Permenkominfo 13/2019
[2] Pasal 1 angka 5 Permenkominfo 13/2019
[3] Pasal 1 angka 8 Permenkominfo 13/2019
[4] Pasal 27 ayat (2) huruf f Permenkominfo 13/2019
[5] Pasal 1 angka 20 Permenkominfo 13/2019
[6] Pasal 28 ayat (1) Permenkominfo 13/2019
[7] Pasal 27 ayat (3) Permenkominfo 13/2019
[8] Pasal 52 ayat (1) Permenkominfo 13/2019
[9] Pasal 52 ayat (6) Permenkominfo 13/2019
[10] Pasal 8 ayat (1) huruf m Permenkominfo 13/2019