Hak Asasi Manusia

Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP

Bacaan 7 Menit
Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP

Pertanyaan

Saya ingin pindah keyakinan ke Kristen, apakah dengan menandatangani surat pernyataan bermaterai sudah cukup untuk memperjuangkan hak beragama saya? Karena orang tua saya melarangnya dengan keras dan saya ditahan di rumah. Saya juga sedang hamil dan ingin menikah dengan calon saya seorang Kristen, karena tidak setuju maka orang tua mengancam mau menuntut atas dasar perzinahan apakah mungkin?

Intisari Jawaban

circle with chevron up
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (“UUD 1945”) menjamin kebebasan warga negara untuk untuk memilih agama apa yang ingin diyakini.
 
Surat pernyataan bermeterai tersebut belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan Anda. Anda bisa merubah data kependudukan bagian kolom agama di Kartu Tanda Penduduk (“KTP”).
 
Bagaimana caranya? Penjelasan lebih lanjut dapat Anda klik ulasan di bawah ini.

Ulasan Lengkap

 
Hak Beragama
Pada dasarnya Negara (Indonesia) menyerahkan pilihan beragama kepada masing-masing warga negara dan hukum Negara tidak mengatur tata cara untuk memeluk suatu agama tertentu.
 
Hak untuk beragama secara mendasar telah diatur oleh konstitusi negara kita pada Pasal 28E ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indoneisa Tahun 1945 (“UUD 1945”) yang berbunyi:
 
           Pasal 28E ayat (1)
Setiap orang berhak memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.
 
Pasal 28E ayat (2)
Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.
 
Atas dasar di atas maka setiap orang mempunyai hak untuk memilih agama apa yang ingin diyakini.
 
Mengenai pembuatan surat pernyataan pindah agama bermeterai yang ditujukan untuk memperjuangkan hak agama, kami asumsikan bentuk perjuangan agama yang Anda maksud adalah legalitas identitas kependudukan Anda.
 
Menurut hemat kami, surat pernyataan bermeterai tersebut belum cukup kuat untuk mengganti identitas agama pada dokumen kependudukan Anda. Anda bisa merubah data kependudukan bagian kolom agama di KTP Anda.
 
Tahapan Mengurus Perubahan Agama Pada KTP
Sebagaimana pernah dijelaskan pada artikel Pengaturan Mengenai Pindah Agama Bagi Anak-Anak, pindah agama tidak dikenal sebagai peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 23/2006”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (“UU 24/2013”). Namun, keterangan mengenai agama atau kepercayaan memang termasuk data kependudukan yang dicantumkan dalam dokumen kependudukan.[1]
 
Oleh karena itu maka dapat dikatakan bahwa perubahan agama juga termasuk bagian dari peristiwa kependudukan. Berkaitan dengan peristiwa kependudukan ini, berdasarkan Pasal 3 UU 24/2013 diatur bahwa:
 
Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
 
Peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga (“KK”), Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.[2]
 
Sebagaimana pernah dijelaskan dalam artikel Cara Mengurus Kartu Keluarga Jika Pindah Agama Setelah Menikah, orang yang pindah agama wajib melaporkan perpindahan agama itu kepada Instansi Pelaksana (Kantor Kelurahan) dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan mengisi formulir isian di Kantor Kelurahan sesuai dengan domisili Anda dengan melampirkan surat pembaptisan dari Gereja.[3]
 
Nantinya, pihak Kelurahan itulah yang mendaftar perubahan agama Anda, memberikan pelayanan atas pelaporan perubahan agama, mencetak dan menerbitkan KTP baru.[4]
 
Pasangan Yang Ingin Menikah Harus Beragama Sama?
Mengenai rencana pernikahan Anda, perlu diketahui bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (“UU 1/1974”) pada dasarnya perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.[5]
 
Selain itu perlu diketahui bahwa dalam melangsungkan perkawinan harus dengan persetujuan kedua calon mempelai, tetapi apabila kedua calon belum 21 tahun, maka harus mendapat izin dari kedua orang tuanya.[6]
 
Poin penting yang harus dipahami pada bagian ini adalah sudah dewasa atau belumnya Anda, jika Anda belum cukup umur, tentunya Anda wajib meminta izin orang tua dan patuh terhadap kedua orang tua Anda. Namun jika sudah dewasa, maka Anda bisa menentukan pilihan dengan siapa akan menikah.
 
Orangtua Menuntut atas Dasar Perzinahan
Mengenai ancaman orang tua Anda yang akan melaporkan Anda dan pasangan jika menikah atas perbuatan perzinahan, perlu dipahami bahwa perzinahan diatur dalam Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (“KUHP”).
 
Zina menurut R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal (hal. 209) adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan isteri atau suaminya. Untuk dapat dikenakan pasal ini, maka persetubuhan itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka, tidak boleh ada paksaan dari salah satu pihak.
 
Lebih lanjut R.Soesilo mengatakan bahwa Pasal 284 KUHP ini termasuk delik aduan, dan pengaduan ini tidak boleh dibelah, maksudnya, apabila Anda mengadukan bahwa suami Anda telah berzinah dengan perempuan lain, maka suami Anda maupun perempuan tersebut yang turut melakukan perzinahan, kedua-duanya harus dituntut.
 
Jadi berdasarkan hal tersebut, orang tua Anda tidak bisa melaporkan kasus ini atas dasar perzinahan sebagaimana diatur Pasal 284 KUHP jika Anda dan pasangan masih sama-sama lajang (belum menikah).
 
Namun, jika Anda belum berumur 15 tahun atau belum waktunya untuk kawin, orang tua mungkin saja melaporkan pacar Anda (karena membuat Anda hamil), tentunya atas dasar Pasal 287 ayat (1) KUHP:
 
Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau kalau umumnya tidak jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
 
Selain itu pacar Anda juga dapat dijerat pidana berdasarkan Pasal 81 ayat (1) dan (2) jo. Pasal 76D Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU Perlindungan Anak) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“UU 35/2014”) dan diubah kedua kalinya dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (“Perpu 1/2016”) sebagaimana yang telah ditetapkan sebagai undang-undang dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (“UU 17/2016”) jika perbuatan tersebut dilakukan di mana salah satu atau keduanya masih anak–anak.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:

[1] Pasal 58 ayat (1) dan (2) huruf h UU 24/2013
[2] Pasal 1 angka 11 UU 24/2013
[3] Lihat Pasal 3 UU 23/2006
[4] Pasal 8 ayat (1) UU 24/2013
[5] Pasal 7 UU 1/1974
[6] Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) UU 1/1974