Selasa, 09 Oktober 2018
Pertanyaan :
Jerat Hukum WNA sebagai Penjaga Vila Ilegal
Ada banyak orang asing di Bali yang tinggal gratis di vila-vila dengan cara menjadi penjaga vila tersebut. Istilahnya villa sitter, bisa juga sekalian menjadi pet sitter atau dog sitter. Mereka beralasan tidak dibayar dengan uang tunai dan merasa bahwa aktivitas tersebut adalah legal. Saya sangat yakin itu melangar hukum imigrasi kita, tetapi saya tidak tahu dimana bisa mencari pasal yang mengatur tentang hal tersebut. Mohon info tentang pasal "menjual jasa tanpa bayaran uang tetapi dengan bayaran akomodasi gratis" ini. Ditunggu dengan sangat supaya saya bisa memberi penerangan kepada orang-orang asing di Bali. Terima kasih banyak.
Jawaban :
Intisari:
 
 
Jenis visa yang diperlukan Tenaga Kerja Asing (“TKA”) untuk bekerja di Indonesia yaitu visa tinggal terbatas (vitas) dalam rangka bekerja.
 
Terdapat syarat bagi pemberi kerja TKA dan syarat yang harus dipenuhi oleh TKA itu sendiri. Dengan tidak diaturnya pekerjaan menjaga vila dan menjaga hewan peliharaan di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sebagai pekerjaan yang dapat diduduki oleh TKA, maka berimplikasi pada Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki dasar untuk memberikan surat rekomendasi visa bekerja. Konsekuensi logis berikutnya adalah tidak dikeluarkannya vitas tanpa adanya surat rekomendasi visa bekerja. Sampai pada titik kesimpulan, tidak ada visa untuk bekerja sebagai penjaga vila ataupun penjaga hewan peliharaan. Dengan kata lain, Warga Negara Asing (WNA) yang bekerja sebagai penjaga vila ataupun penjaga hewan tersebut tidak mempunyai izin dalam melakukan aktivitasnya.
 
Sanksi pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp 500 juta bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.
 
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.
 
 
 
Ulasan :
 
Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Subjek pembahasan tulisan ini adalah Tenaga Kerja Asing (“TKA”), yang berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Permenaker 10/2018”), Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“Perpres 20/2018”), dan Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yaitu:
 
Warga negara asing (WNA) pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 
Untuk menjawab pertanyaan Anda apakah kasus TKA yang Anda ceritakan dapat dibenarkan menurut hukum atau tidak, terlebih dahulu kita perlu mengetahui dasar hukum TKA dapat bekerja di Indonesia.
 
Visa dan Izin Tinggal WNA untuk Bekerja di Indonesia.
Sebagaimana definisi di atas, syarat utama menjadi TKA yaitu WNA harus memiliki visa. Jenis visa yang diperlukan TKA untuk bekerja di Indonesia yaitu visa tinggal terbatas (“vitas”) dalam rangka bekerja.[1] Mengenai jenis visa lainnya dapat dilihat dalam artikel Jenis-Jenis Visa dan Kegunaannya.
 
Untuk memperoleh vitas, terdapat persyaratan yang harus dilampirkan dan diserahkan kepada Perwakilan Republik Indonesia yakni:[2]
  1. surat penjaminan dari Penjamin;
  2. fotokopi Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku;
  3. bukti memiliki biaya hidup bagi dirinya dan/atau keluarganya selama berada di Wilayah Indonesia paling sedikit US $ 1500 (seribu lima ratus dollar Amerika);
  4. Pas foto berwarna dengan ukuran 4 cm x 6 cm dengan latar belakang berwarna putih sebanyak 2 (dua) lembar; dan
  5. surat rekomendasi dari instansi berwenang yang membidangi Ketenagakerjaan.
 
Lebih lanjut TKA juga wajib mengurus keperluan untuk mendapatkan Izin tinggal terbatas (“itas”).[3]
 
Rekomendasi Kementerian Ketenagakerjaan Menjadi Penghubung Peraturan Ketenagakerjaan dengan Keimigrasian
Berdasarkan uraian sebelumnya, surat rekomendasi dari Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) menjadi bagian yang harus dimiliki sebelum diterbitkannya vitas. Definisi surat rekomendasi visa kerja adalah:[4]
 
Surat rekomendasi visa untuk maksud bekerja yang disampaikan Direktur Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing kepada Direktur Lalu Lintas Keimigrasian, Direktorat Jenderal Imigrasi.
 
Secara garis besar, surat rekomendasi Kemenaker akan diberikan setelah pemberi kerja TKA dan TKA memenuhi ketentuan tata cara penggunaan TKA yang diatur antara lain:
  1. Kewajiban pemberi kerja TKA memiliki Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (“RPTKA”);[5]
  2. Jabatan tertentu yang dapat diduduki oleh TKA,[6] sebagaimana diatur dalam beberapa Keputusan Menteri Ketenagakerjaan dan Transmigrasi yang diatur terpisah per kategori;[7] dan
  3. Perlu juga diperhatikan mengenai jabatan yang tidak boleh diduduki oleh TKA.[8]
 
Penjelasan tentang syarat TKA di Indonesia dapat dilihat pada artikel Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia dan mengenai jabatan yang dilarang diduduki TKA dapat disimak lebih lanjut dalam artikel Bolehkah TKA Menjabat Sebagai Presiden Direktur?.
 
WNA Tidak Dapat Memperoleh Visa untuk Bekerja Pada Sektor Pekerjaan Non-Formal
Kasus yang Anda hadapi menyebutkan bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh WNA merupakan pekerjaan menjaga vila dengan tinggal di vila tersebut maupun menjaga peliharaan. Menurut kami, pekerjaan yang dilakukan WNA tersebut dapat dikategorikan sebagai pekerjaan sektor informal / non-formal yang tidak terikat dan diatur dalam UU Ketenagakerjaan.
 
Pengelompokan pekerjaan tersebut sebagai sektor informal mengacu juga sebagaimana pekerja rumah tangga yang mempunyai ciri-ciri antara lain: perintah pekerjaan yang tidak tetap, melainkan mengikuti apapun perintah majikan. Jam kerja yang tidak ditentukan, terlebih lagi WNA tersebut tinggal di tempat di mana ia bekerja. Upah yang tidak di bayar dalam bentuk uang melainkan hanya akomodasi, atau yang secara yuridis dikenal dengan pendapatan non upah.[9] Sistem pengupahan seperti ini tidak menghapuskan fakta bahwa adanya pekerjaan yang dilakukan, pemberi kerja dan kontra prestasi dari apa yang dikerjakan, oleh karena itu tetap harus mempunyai vitas bekerja.
 
Simak mengenai mempekerjakan TKA diluar jabatan tertentu yang telah ditentukan dalam artikel Bolehkah Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing sebagai Buruh Kasar?.
 
Berdasarkan ketentuan yang telah dibahas sebelumnya bahwa terdapat syarat pemberi kerja TKA dan syarat yang harus dipenuhi oleh TKA itu sendiri, kemudian dengan tidak diaturnya pekerjaan menjaga vila dan menjaga hewan peliharaan di Keputusan Menteri Ketenagakerjaan sebagai pekerjaan yang dapat diduduki oleh TKA, berimplikasi pada Kementerian Ketenagakerjaan tidak memiliki dasar untuk memberikan surat rekomendasi visa bekerja. Konsekuensi logis berikutnya dengan tidak dikeluarkannya vitas tanpa adanya surat rekomendasi visa bekerja. Sampai pada titik kesimpulan, tidak ada visa untuk bekerja sebagai penjaga vila ataupun penjaga hewan peliharaan. Dengan kata lain WNA yang bekerja sebagai penjaga vila ataupun penjaga hewan tersebut tidak mempunyai izin dalam melakukan aktivitasnya.
 
Ketentuan Bekerja Tanpa Visa / Penyalahgunaan Visa
Oleh karena itu terhadap kasus Anda, WNA sebagaimana Anda sampaikan tetap termasuk bekerja dalam sektor informal / non-formal tanpa visa yang sesuai dengan kegiatan yang dilakukannya. Berdasarkan kesimpulan tersebut terdapat dua sanksi yang dapat dikenakan kepada WNA tersebut yaitu sanksi administratif maupun jika terbukti dengan sengaja dapat berupa sanksi pidana.
 
Untuk itu, pejabat imigrasi berwenang melakukan tindakan administratif keimigrasian yang dapat berupa:[10]
  1. pencantuman dalam daftar Pencegahan atau Penangkalan;
  2. pembatasan, perubahan, atau pembatalan izin tinggal;
  3. larangan untuk berada di satu atau beberapa tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  4. keharusan untuk bertempat tinggal di suatu tempat tertentu di wilayah Indonesia;
  5. pengenaan biaya beban; dan/atau
  6. deportasi dari wilayah Indonesia.
 
Sanksi Pidana
Sementara itu, sanksi pidana yang dapat diberikan adalah pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling paling banyak Rp 500 juta bagi setiap orang asing yang dengan sengaja menyalahgunakan atau melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuan pemberian izin tinggal yang diberikan kepadanya.[11]
 
Selain itu, apabila pemberi kerja yang mempekerjakan TKA tidak memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan, maka berdasarkan Pasal 185 ayat (1) jo. 42 ayat (1) UU Ketenagakerjaan dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 4 tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100 juta dan paling banyak Rp 400 juta.
 
Bagi pemilik vila yang mempekerjakan orang asing yang diketahui atau patut diduga berada di wilayah Indonesia secara tidak sah dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 200 juta.[12]
 
Demikian jawaban kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:

[3] Pasal 5 huruf e Permenaker 10/2018
[5] Pasal 7 ayat (1) Perpres 20/2018
[6] Pasal 42 ayat (4) UU Ketenagakerjaan
[8] Pasal 5 Perpres 20/2018, Pasal 7 Permenaker 10/2018, dan Lampiran Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 40 Tahun 2012 tentang Jabatan-Jabatan Tertentu yang Dilarang Diduduki Tenaga Kerja Asing (“Kepmenakertrans 40/2012”)
[10] Pasal 75 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (“UU Keimigrasian”)
[11] Pasal 122 huruf a UU Keimigrasian
[12] Pasal 124 UU Keimigrasian


Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.