Rabu, 24 July 2013

Masih Bisa Rujuk atau Wajib Kawin Kembali dengan Mantan Istri?

Masih Bisa Rujuk atau Wajib Kawin Kembali dengan Mantan Istri?

Pertanyaan

Jika pasutri melakukan perceraian talak satu yang sudah berjalan 1 tahun lalu ingin rujuk kembali, apakah wajib nikah dalam hukum Islam? Mohon penjelasan! Sebelum/sesudahnya terima kasih.

Ulasan Lengkap

Mengenai perkawinan berdasarkan hukum Islam, kita merujuk pada Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”).

 

Pada dasarnya, jika perceraian tersebut terjadi karena talak satu, ada 2 (dua) cara yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri yang ingin rujuk kembali. Yaitu dengan cara rujuk kembali (sebagaimana terdapat dalam Pasal 118 KHI) atau bisa dengan kawin kembali.

 

Akan tetapi, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 118 KHI dan Pasal 163 KHI, dalam hal talak raj'i (talak kesatu atau kedua), suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah. Ini berarti bahwa rujuk hanya dapat dilakukan dalam masa iddah.

 
Pasal 118 KHI:

“Talak raj'i adalah talak kesatu atau kedua, di mana suami berhak rujuk selama istri dalam masa iddah.”

 
Pasal 163 KHI:

(1) Seorang suami dapat merujuk istrinya yang dalam masa iddah.

(2) Rujuk dapat dilakukan dalam hal-hal :

a.    putusnya perkawinan karena talak, kecuali talak yang telah jatuh tiga kali, atau talak yang dijatuhkan qabla al dukhul.

b.    putusnya perkawinan berdasar putusan Pengadilan dengan alasan atau alasan-alasan selain zina dan khuluk.

 

Mengenai masa iddah atau masa tunggu dalam hal terjadi perceraian, dapat dilihat jangka waktunya dalam Pasal 153 ayat (2) KHI:

 

(2) Waktu tunggu bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut :

a.    Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qabla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.

b.    Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.

c.    Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

d.    Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

 

Jika perceraian tersebut telah berjalan selama 1 (satu) tahun, maka si istri sudah tidak berada dalam masa iddah lagi. Cara yang dapat digunakan jika ingin rujuk kembali adalah dengan menikah lagi dengan mantan istri tersebut.

 

Sebagaimana dijelaskan oleh Sayuti Thalib dalam bukunya yang berjudul Hukum Kekeluargaan Indonesia (hal. 101), kalau masa tertentu atau ‘iddah telah habis, maka suami yang tadinya diperbolehkan rujuk, sekarang tidak dapat rujuk lagi. Sungguh pun demikian masih terbuka kemungkinan hidup bersuami istri lagi dengan cara-cara biasa kawin kembali.

 

Lebih lanjut, Sayuti Thalib menjelaskan bahwa arti kawin kembali ialah kedua bekas suami istri memenuhi ketentuan sama seperti perkawinan biasa, yaitu ada akad nikah, saksi, dan lain-lainnya untuk menjadikan mereka menjadi suami istri kembali. Sungguh pun demikian dalam masyarakat kita di Indonesia orang selalu menyebut kawin kembali itu dengan sebutan rujuk juga.

 

Jadi, mantan suami dan istri tersebut wajib kawin kembali karena perceraiannya sudah berjalan 1 (satu) tahun.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.


Dasar Hukum:

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

 
Referensi:

Thalib, Sayuti.1986. Hukum Kekeluargaan Indonesia. Universitas Indonesia (UI-Press).

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Saat ini sudah tidak bekerja di Hukumonline. Namun dulu pernah bergabung di Divisi Klinik.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua