Senin, 02 Juni 2014

Dirugikan Akibat Tetangga Memasang Jaring di Selokan

Dirugikan Akibat Tetangga Memasang Jaring di Selokan

Pertanyaan

Apakah dengan membuat jaring di selokan melanggar hukum? Fungsinya untuk menahan sampah agar tidak terikut aliran hujan, tetapi rumah tetangga menjadi banjir sewaktu hujan. Apakah itu melanggar hukum dan apa sanksinya?

Ingin Masalah Anda Segera Tuntas?

Hubungi konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau, pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.

 

Dalam hal seseorang membuat jaring di selokan hingga berakibat banjir sewaktu hujan di rumah tetangganya, maka dapat dikatakan tetangga tersebut mengalami kerugian. Atas kerugian yang dideritanya itu, si tetangga dapat mengajukan gugatan melalui jalur perdata terhadap orang yang membuat jaring di selokan atas dasar Perbuatan Melawan Hukum (PMH), sebagaimana terdapat dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUH Perdata”):

 

“Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut.”

 

Seperti yang sering dijelaskan dalam beberapa artikel sebelumnya, salah satunya dalam artikel Merasa Dirugikan Tetangga yang Menyetel Musik Keras-keras, dikatakan antara lain Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya “KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasan”, seperti dikutip Rosa Agustina dalam buku Perbuatan Melawan Hukum (hal. 36) yang menjabarkan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata sebagai berikut:

a.    Harus ada perbuatan (positif maupun negatif);

b.    Perbuatan itu harus melawan hukum;

c.    Ada kerugian;

d.    Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;

e.    Ada kesalahan.
 

Menurut Rosa Agustina, (hal. 117) yang dimaksud dengan “perbuatan melawan hukum”, antara lain:

1.    Bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku;

2.    Bertentangan dengan hak subjektif orang lain;

3.    Bertentangan dengan kesusilaan;

4.    Bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian.

 

Dalam hal ini, harus kembali dilihat, apakah perbuatan orang yang membuat jaring di selokan itu telah memenuhi semua unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata di atas. Jika telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam pasal tersebut, maka  tetangga yang rumahnya mengalami banjir dapat menggugat orang yang membuat jaring di selokan itu secara perdata.

 

Menjawab pertanyaan Anda, kami tidak dapat mengatakan bahwa perbuatan memasang jaring di selokan itu merupakan pelanggaran hukum dan apa sanksi yang bisa menjeratnya. Akan tetapi sebagaimana telah kami uraikan di atas, jika perbuatan itu memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, maka perbuatan tersebut dinamakan perbuatan melawan hukum. Adapun hal yang diterima oleh si pembuat jaring itu bukanlah sanksi, melainkan kewajiban mengganti rugi jika dinyatakan gugatan si tetangga dikabulkan.

 

Namun demikian, sebelum tetangga yang kebanjiran tersebut menggugat secara perdata si pembuat jaring di selokan, ia harus memperhatikan adanya itikad baik dari si pembuat jaring dalam pembuatan jaring, yakni untuk menahan sampah agar tidak terikut aliran hujan. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam Pasal 656 KUH Perdata bahwa:

 

“Tempat air hujan, sumur, kakus, selokan dan sebagainya, yang merupakan milik bersama antara mereka yang bertetangga, harus dipelihara dan dibersihkan atas biaya semua pemilik.”

 

Di samping itu, dalam KUH Perdata dikenal adanya hak pengabdian selokan, yaitu hak untuk mengalirkan air dan kotoran sebagaimana disebut dalam Pasal 683 KUH Perdata.

 

Jadi pada dasarnya, antara sesama tetangga tidak boleh melakukan tindakan yang dapat merugikan atau menghalangi si tetangga untuk mengalirkan air selokan (dalam hal jika sampah yang terjaring menumpuk dan menyebabkan air selokan tidak bisa mengalir sehingga tetangga Anda mengalami banjir).

 

Kami lebih menyarankan agar masalah dalam kehidupan bertetangga hendaknya lebih mengedepankan upaya-upaya kekeluargaan dan melakukan pendekatan dengan cara musyawarah terlebih dahulu. Apabila upaya musyawarah tidak mencapai mufakat, maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan atas dasar perbuatan melawan hukum seperti kami jelaskan sebelumnya.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 

Dasar hukum:

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

 
Referensi:

Rosa Agustina. 2003. Perbuatan Melawan Hukum. Penerbit Pasca Sarjana FH Universitas Indonesia. 

 


Perjuangan Anda Jangan Berhenti di Artikel Ini

Konsultan hukum profesional dengan biaya terjangkau siap membantu Anda. Pilih durasi dan biaya konsultasi sesuai kebutuhan Anda di sini.

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua