Senin, 11 Mei 2015

Hukum Membangun Gudang di Daerah Perumahan

Hukum Membangun Gudang di Daerah Perumahan

Pertanyaan

Apakah membangun gudang plastik di daerah perumahan tidak diperbolehkan?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 
Intisari:
 
 

Setiap perusahaan atau perorangan yang memiliki gudang wajib memiliki Tanda Daftar Gudang (“TDG”). Dalam praktiknya, pendirian gudang ini diatur kembali dalam peraturan daerah setempat, seperti pengaturan bahwa pemohon wajib mengajukan permohonan rencana tapak (site plan) secara tertulis kepada walikota dan menyedikan beberapa tempat khusus seperti antara lain: sarana parkir, ruang terbuka hijau, dan kegiatan bongkar muat. Untuk pembangunan gudang di kawasan perumahan itu sendiri boleh saja asal mematuhi kewajiban untuk memperhatikan terselenggaranya kegiatan pergudangan yang tidak mengganggu fungsi hunian.

 

Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 
 
 
 
Ulasan:
 

Kami asumsikan gudang plastik yang Anda maksud di sini merupakan suatu ruangan yang dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan barang-barang yang terbuat dari plastik yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

 

Hal ini sesuai dengan definisi gudang menurut Pasal 1 angka 1 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang (“Permendag 90/2014”):

 

Gudang adalah suatu ruangan tidak bergerak yang tertutup dan/atau terbuka dengan tujuan tidak untuk dikunjungi oleh umum, tetapi untuk dipakai khusus sebagai tempat penyimpanan Barang yang dapat diperdagangkan dan tidak untuk kebutuhan sendiri.

 

Berdasarkan pertanyaan Anda tentang gudang yang didirikan di kawasan perumahan, kami asumsikan bahwa gudang itu bukan berada pada:

a.    Kawasan Berikat; dan

b.    Gudang yang melekat dengan usaha ritel/eceran, yang digunakan sebagai tempat penyimpanan sementara Barang dagangan eceran.

 

Hal ini karena ketentuan Permendag 90/2014 dikecualikan bagi gudang-gudang pada tempat-tempat di atas [lihat Pasal 19 Permendag 90/2014]. Dengan kata lain, gudang yang didirikan di kawasan perumahan tunduk pada ketentuan Permendag 90/2014.

 

Berdasarkan penelusuran kami, dalam Permendag 90/2014 ini kami tidak menemukan aturan khusus soal pendirian gudang di kawasan perumahan. Adapun ketentuan yang perlu Anda perhatikan soal pendirian gudang yakni kewajiban memiliki Tanda Daftar Gudang (“TDG”) dengan berdasarkan golongan, luas dan kapasitas penyimpanan [lihat Pasal 3 jo. Pasal 2 Permendag 90/2014]. TDG adalah bukti pendaftaran gudang yang diberikan kepada Pemilik Gudang. Demikian yang disebut dalam Pasal 1 angka 5 Permendag 90/2014.

 

Soal apakah suatu gudang dapat didirikan di kawasan perumahan untuk diterbitkan TDG-nya, kami menyarankan agar Anda berkonsultasi langsung pada Dinas Perdagangan setempat atau Kepala Unit PTSP. Hal ini karena Pasal 5 Permendag 90/2014 telah mengatur:

 

(1) Gubernur DKI Jakarta dan Bupati/Walikota dapat melimpahkan kewenangan penerbitan TDG kepada Kepala Dinas yang membidangi perdagangan atau Kepala Unit PTSP.

(2) Dalam hal pelimpahan kewenangan penerbitan TDG diberikan kepada Kepala Unit PTSP, dengan ketentuan:

a.    Kepala Unit PTSP berwenang melakukan penerbitan TDG dan menyerahkan tembusan TDG yang telah diterbitkan kepada Kepala Dinas yang membidangi Perdagangan;

b.    Kepala Dinas yang membidangi perdagangan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Pemilik Gudang dan Pengelola Gudang yang berada di wilayah kerjanya.

 

Namun dalam praktiknya, peraturan tentang kegiatan pergudangan ini dituangkan kembali secara khusus dalam peraturan daerah setempat. Untuk itu, Anda bisa melihat dalam peraturan daerah masing-masing soal pengaturan pendirian gudang dan perizinannya.

 

Sebagai contoh kami ambil kota Depok yang tertuang dalam Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tapak (Site Plan) (“Perwalikota Depok 14/2013”).

 

Kegiatan bangunan berupa gudang menurut Perwalikota Depok 14/2013 ini wajib dilengkapi permohonan rencana tapak (site plan) secara tertulis kepada walikota melalui Kepala OPD yang membidangi perizinan dengan melampirkan persyaratan berikut [Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) Perwalikota Depok 14/2013]:

a.    Fotokopi dokumen Izin Pemanfaatan Ruang (“IPR”) yang telah diperoleh

b.    Gambar rencana tapak yang dibuat dan ditandatangi pemohon sendiri

 

Untuk jenis kegiatan bagunan gudang, selain memenuhi persyaratan di atas juga memenuhi ketentuan khusus berikut (Pasal 17 angka 7 Perwalikota Depok 14/2013):

a.    Menyediakan sarana parkir

b.    Menyediakan ruang terbuka hijau

c.    Kegiatan bongkar muat

d.    Penyediaan tempat sampah sementara

e.    Penyediaan hidran

f.     Akses jalur eksekusi; dan

g.    Sarana pendukung lainnya

 

Dengan demikian, jika terkait pendirian gudang, selain harus memenuhi persyaratan dalam Pasal 14 dan Pasal 15 ayat (1) tentang rencana tapak (site plan), Anda juga wajib menyediakan segala persyaratan dalam Pasal 17 angka 7 Perwalikota Depok tersebut. Anda dapat melihat kembali ketentuan dalam daerah setempat soal pendirian gudang ini.

 

Sedangkan ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (“UU Perumahan”), gudang yang berisi plastik untuk tujuan usaha ini dan didirikan di kawasan perumahan juga wajib mematuhi ketentuan pemanfaatan rumah. Pasal 49 ayat (1) UU Perumahan berbunyi:

 

“Pemanfaatan rumah dapat digunakan sebagai kegiatan usaha secara terbatas tanpa membahayakan dan tidak mengganggu fungsi hunian.”

 

Yang dimaksud dengan “kegiatan usaha yang tidak membahayakan fungsi hunian” adalah kegiatan usaha yang tidak menimbulkan pencemaran lingkungan dan bencana yang dapat mengganggu dan menyebabkan kerugian. Sedangkan yang dimaksud dengan “kegiatan yang tidak mengganggu fungsi hunian” adalah kegiatan yang tidak menimbulkan penurunan kenyamanan hunian dari penciuman, suara, suhu/asap, sampah yang ditimbulkan dan sosial, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan Pasal 49 ayat (1) UU Perumahan.

 

Namun, yang penting diketahui adalah pemanfaatan rumah selain digunakan untuk fungsi hunian harus memastikan terpeliharanya perumahan dan lingkungan hunian [Pasal 49 ayat (2) UU Perumahan].

 

Jika pendirian gudang untuk kegiatan usaha di perumahan dan kawasan permukiman tidak sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) UU Perumahan, maka orang tersebut dapat dikenai sanksi administratif [Pasal 150 ayat (1) UU Perumahan].

 

Jadi, boleh saja suatu perusahaan atau perorangan mendirikan gudang dengan tujuan usaha di kawasan perumahan asalkan mematuhi ketentuan pemanfaatan rumah dan tidak mengganggu fungsi hunian serta memiliki Tanda Daftar Gudang (TDG).

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman;

2.    Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-Dag/Per/12/2014 Tahun 2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang;

3.    Peraturan Wali Kota Depok Nomor 14 tahun 2013 tentang Tata Cara Pengajuan Izin Pemanfaatan Ruang dan Rencana Tapak (Site Plan).

  

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua