Kamis, 13 Juni 2019

Dasar Hukum Pembentukan Forum Konsultasi Publik

Dasar Hukum Pembentukan Forum Konsultasi Publik

Pertanyaan

Bagaimana proses pembentukan Forum Komunikasi Publik dan peraturan apa saja yang mengaturnya?

Ulasan Lengkap

 
Pelayanan Publik dan Peran Serta Masyarakat
Perlu dipahami bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang peningkatan pelayanan publik.[1]
 
Sebelum membahas lebih jauh, perlu kami jabarkan bahwa pelayanan publik berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”) yang didefinisikan sebagai berikut:
 
Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.
 
Lebih lanjut lagi, salah satu hal yang dibahas dalam UU 25/2009 adalah perihal peran serta masyarakat.
 
Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dimulai sejak penyusunan standar pelayanan sampai dengan evaluasi dan pemberian penghargaan. Peran serta masyarakat tersebut diwujudkan dalam bentuk kerja sama, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta peran aktif dalam penyusunan kebijakan pelayanan publik.[2]
 
Kemudian, mengenai pelaksanaannya secara khusus diatur juga dalam Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“PP 96/2012”) bahwa penyelenggara pelayanan publik wajib mengikutsertakan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai upaya membangun sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang adil, transparan, dan akuntabel.[3]
 
Lebih rinci lagi, pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik mencakup keseluruhan proses penyelenggaraan pelayanan publik yang meliputi:[4]
  1. penyusunan kebijakan pelayanan publik;
  2. penyusunan standar pelayanan;
  3. pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik; dan
  4. pemberian penghargaan.
 
Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik dapat dilakukan secara perorangan, perwakilan kelompok pengguna pelayanan, perwakilan kelompok pemerhati maupun perwakilan badan hukum yang mempunyai kepedulian terhadap pelayanan publik.[5]
 
Pengikutsertaan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana disampaikan dalam bentuk masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan kepada Penyelenggara dan atasan langsung penyelenggara pelayanan publik serta pihak terkait sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau melalui media massa. Penyelenggara pelayanan publik wajib memberikan informasi kepada masyarakat mengenai tindak lanjut penyelesaian masukan, tanggapan, laporan, dan/atau pengaduan.[6]
 
Latar Belakang Pembentukan Forum Konsultasi Publik
Sebelumnya kami asumsikan yang Anda maksud dalam pertanyaan Anda adalah perihal Forum Konsultasi Publik (“FKP”). Untuk itu, aturan khusus yang mendasari dibentuknya FKP adalah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (“Permenpanrb 16/2017”).
 
FKP adalah kegiatan dialog, diskusi pertukaran opini secara partisipatif antara penyelenggara layanan publik dengan publik.[7]
 
Dalam Lampiran Permenpanrb 16/2017 Bab I huruf A dijelaskan mengenai latar belakang dibentuknya layanan yang diwadahi dalam bentuk FKP. Selain seperti yang sudah kami jabarkan sebelumnya bahwa dalam rangka pelaksanaan partisipasi masyarakat, perlu adanya koordinasi antara pemerintah (penyelenggara pelayanan) dengan masyarakat sebagai pengguna layanan yang diwadahi dalam bentuk FKP.
 
Kegiatan FKP diselenggarakan dengan komunikasi dua arah, dimana masyarakat dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang diterima selaku pengguna layanan.[8]
 
Proses Pembentukan FKP
Selanjutnya akan dibahas mengenai proses pembentukan atau jika di dalam Lampiran Permenpanrb 16/2017 Bab III huruf D dikenal dengan istilah tahapan pelaksanaan FKP.
 
Pelaksanaan kegiatan FKP dapat dibagi dalam 3 (tiga) tahap, yaitu: tahap pra pelaksanaan, tahap pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan, yang selanjutnya secara singkat akan dijabarkan sebagai berikut:
  1. Pra Pelaksanaan
  1. Pembentukan tim bersama persiapan FKP, tim dapat terdiri gabungan dari penyelenggara pelayanan publik dan pengguna pelayanan;
  2. Merumuskan konsep kegiatan:
    1. Target dan sasaran FKP yang akan dicapai;
    2. Teknis FKP yang akan dilakukan;
    3. Jumlah peserta FKP.
  3. Pengumpulan data dan informasi untuk menentukan ide/isu permasalahan pelayanan publik, misalnya melalui hasil media non tatap muka seperti pengaduan, hasil survei masyarakat (jika ada), sosial media, dan lain lain;
  1. Pelaksanaan
Langkah- langkah pelaksanaan FKP :
  1. Tim FKP bersikap independen/netral dalam proses diskusi;
  2. Proses diskusi dilakukan secara dua arah (dialog), dengan tujuan mendapat masukan yang bermanfaat dan membangun sebagai bahan rekomendasi perbaikan pelayanan dan penyusunan kebijakan;
  3. Pembahasan dan susunan acara FKP berfokus kepada pemecahan masalah dari tema/isu tertentu;
  4. Pelaksanaan FKP diakhiri dengan penandatanganan berita acara berupa komitmen dan tindak lanjut perbaikan antara pimpinan penyelenggara pelayanan dan masyarakat yang ditandatangani oleh Kepala Daerah.
  1. Pasca Pelaksanaan / Monitoring & Evaluasi
  1. Hasil keputusan bersama dan solusi disampaikan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat;
  2. Sebagai salah satu bentuk pengawasan, dapat dilakukan melalui survei kepuasan masyarakat untuk mengukur sejauh mana tindak lanjut perbaikan yang telah dilakukan paska FKP;
  3. Kepala Daerah memantau pelaksanaan komitmen perbaikan;
  4. Pengawasan dilakukan langsung oleh masyarakat selaku peserta FKP;
  5. Monitoring dan evaluasi FKP dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (“PANRB”) sebagai pembina pelayanan publik nasional;
  6. Hasil pelaksanaan FKP unit pelayanan publik disampaikan kepada pimpinan instansi (Pusat dan Daerah) dan melaporkan kepada Menteri PANRB. Hasil pelaporan pelaksanaan FKP melampirkan: salinan daftar hadir, notulensi, foto kegiatan, dan berita acara pelaksanaan kegiatan serta berita acara penandatanganan komitmen;
  7. Tindak lanjut hasil FKP harus dilaporkan kepada Menteri PANRB secara periodik, yang berisi: permasalahan yang telah ditindaklanjuti dan masalah-masalah yang belum mampu ditindaklanjuti.
 
Jadi menjawab pertanyaan Anda perihal peraturan apa saja yang mengaturnya, berdasarkan penjabaran di atas maka aturan yang mendasari FKP adalah UU 25/2009, PP 96/2012, dan Permenpanrb 16/2017.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar hukum:
 
 

[1] Konsideran menimbang huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (“UU 25/2009”)
[2] Pasal 39 ayat (1) dan (2) UU 25/2009
[3] Pasal 40 jo. Pasal 1 angka 2 PP 96/2012
[4] Pasal 41 PP 96/2012
[5] Pasal 46 PP 96/2012
[6] Pasal 42 PP 96/2012
[7] Pasal 1 Permenpanrb 16/2017
[8] Lampiran Permenpanrb 16/2017 Bab I huruf A

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Bung Pokrol
Abi Jam'an Kurnia mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2017 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua