Rabu, 04 September 2019

Korban Kecelakaan Lalin Tidak Berwenang Menyita SIM/STNK Penabrak

Korban Kecelakaan Lalin Tidak Berwenang Menyita SIM/STNK Penabrak

Pertanyaan

Apakah boleh jika korban kecelakaan lalu lintas ringan menyita sementara KTP/STNK/SIM penabrak?

Ulasan Lengkap

 
Kecelakaan Lalu Lintas Ringan
Sebelumnya kami jelaskan terlebih dahulu yang dimaksud dengan Kecelakaan Lalu Lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (“UU LLAJ”) yaitu:
 
Kecelakaan Lalu Lintas adalah suatu peristiwa di Jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan Kendaraan dengan atau tanpa Pengguna Jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda.
 
Adapun kecelakaan lalu lintas digolongkan menjadi 3 (tiga) berdasarkan Pasal 229 ayat (1) UU LLAJ yaitu Kecelakaan Lalu Lintas ringan, Kecelakaan Lalu Lintas sedang, dan Kecelakaan Lalu Lintas berat. Adapun menyambung pertanyaan Anda, definisi Kecelakaan Lalu Lintas Ringan dapat ditemukan dalam Pasal 229 ayat (2) UU LLAJ:
 
Kecelakaan Lalu Lintas ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan Kendaraan dan/atau barang.
 
Terhadap perkara kecelakaan lalu lintas diproses dengan acara peradilan pidana.[1] Lebih lanjut, pihak yang menyebabkan terjadinya Kecelakaan Lalu Lintas atau dalam hal ini disebut “Penabrak” wajib mengganti kerugian yang besarannya ditentukan berdasarkan putusan pengadilan.[2] Kewajiban mengganti kerugian tersebut dapat pula dilakukan di luar pengadilan apabila terjadi kesepakatan damai di antara para pihak yang terlibat.[3]
 
Sanksi Pidana bagi Penabrak
Perlu diketahui bahwa kecelakaan lalu lintas dapat dipidana karena kelalaian maupun kesengajaan. Bagi orang yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan berlaku ketentuan Pasal 310 ayat (1) UU LLAJ:
 
Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) bulan dan/ atau denda paling banyak Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah).
 
Sedangkan bagi orang yang dengan sengaja mengemudikan kendaraan bermotor dengan cara atau keadaan yang membahayakan nyawa atau barang sehingga mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ringan berlaku ketentuan Pasal 311 ayat (2) UU LLAJ:
 
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan kerusakan Kendaraan dan/ atau barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau denda paling banyak Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah).
 
Selain pidana penjara, kurungan, atau denda, Penabrak dapat dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan Surat Izin Mengemudi (“SIM”) atau ganti kerugian yang diakibatkan oleh tindak pidana lalu lintas.[4]
 
 
Kewenangan Menyita Surat-Surat Berkendara
Terkait terjadinya kecelakaan lalu lintas ringan tersebut, pihak yang berwenang untuk melakukan penyidikan dan penindakan tindak pidana Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus.[5]
 
Menjawab pertanyaan Anda, dalam hal penindakan pelangaran dan penyidikan tindak pidana, maka Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang:[6]
  1. memberhentikan, melarang, atau menunda pengoperasian dan menyita sementara Kendaraan Bermotor yang patut diduga melanggar peraturan berlalu lintas atau merupakan alat dan/atau hasil kejahatan;
  2. melakukan pemeriksaan atas kebenaran keterangan berkaitan dengan Penyidikan tindak pidana di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;
  3. meminta keterangan dari Pengemudi, pemilik Kendaraan Bermotor, dan/atau Perusahaan Angkutan Umum;
  4. melakukan penyitaan terhadap Surat Izin Mengemudi, Kendaraan Bermotor, muatan, Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor, Surat Tanda Coba Kendaraan Bermotor, dan/atau tanda lulus uji sebagai barang bukti;
  5. melakukan penindakan terhadap tindak pidana pelanggaran atau kejahatan Lalu Lintas menurut ketentuan peraturan perundang-undangan;
  6. membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan;
  7. menghentikan penyidikan jika tidak terdapat cukup bukti;
  8. melakukan penahanan yang berkaitan dengan tindak pidana kejahatan Lalu Lintas; dan/atau
  9. melakukan tindakan lain menurut hukum secara bertanggung jawab.
 
Bahkan pada Pasal 89 UU LLAJ telah ditegaskan bahwa Kepolisian berwenang memberikan tanda atau data pelanggaran serta berwenang untuk menahan sementara atau mencabut Surat Izin Mengemudi (“SIM”) yang melakukan tindak pidana lalu lintas sebelum diputus oleh pengadilan. Ketentuan mengenai pemberian tanda atau data pelanggaran tersebut diatur lebih lanjut dengan peraturan Kepala Kepolisian.
 
Berdasarkan penjelasan di atas, maka jelas bahwa kewenangan untuk menyita SIM dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (“STNK”) merupakan ranah penyidik Kepolisian, bukan Anda (korban). Sementara kewenangan untuk menyita Kartu Tanda Penduduk (“KTP”) memang tidak diatur dalam UU LLAJ, namun kami menyarankan agar Anda tidak menyita KTP milik Penabrak karena tidak ada relevansinya. Sebagai gantinya, Anda dapat menanyakan kontak yang dapat dihubungi sebagai itikad baik dari Penabrak guna penyelesaian perkara melalui proses pidana di pengadilan atau pemberian ganti rugi di luar pengadilan melalui kesepakatan damai.
 
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 

[1] Pasal 230 UU LLAJ
[2] Pasal 236 ayat (1) UU LLAJ
[3] Pasal 236 ayat (2) UU LLAJ
[4] Pasal 314 UU LLAJ
[5] Pasal 259 ayat (1) UU LLAJ
[6] Pasal 260 ayat (1) UU LLAJ

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Bernadetha Aurelia Oktavira mendapatkan gelar Sarjana Hukum dari Universitas Sebelas Maret pada tahun 2019 dengan peminatan Hukum Perdata.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua