Usut Penggunaan Kekuatan yang Berlebihan dalam Tragedi Kanjuruhan
Ada tiga poin yang perlu dievaluasi agar dapat menghasilkan formulasi hasil perbaikan di semua lini ...
Penjabat Kepala Daerah dan Tantangan Menjalankan Kewenangannya
Ketentuan Pasal 201 ayat (9) UU Pilkada, untuk mengisi kekosongan jabatan kepala daerah yang berakhi...
SE Pendelegasian Kewenangan Pj Kepala Daerah Dipertanyakan, Begini Penjelasan Mendagri
Bertujuan memudahkan proses birokrasi agar tidak terlalu panjang. Prosesnya tetap bermuara ke Kemend...
Potensi Disalahgunakan, SE Mendagri Nomor 821 Diminta Revisi
Karena membolehkan Penjabat (Pj) Kepala Daerah memutasi atau memberhentikan pejabat atau aparatur si...
DPD Dorong Perbaikan Regulasi Perizinan Sektor Pertambangan
Masih ditemukan banyak persoalan dalam implementasi kewenangan daerah sejak diambil alih pusat. Feno...
Pengendalian Inflasi Daerah, Perlu Penyelarasan antara Insentif dan Sanksi
Agar memacu percepatan pengendalian inflasi di daerah. Terdapat aturan Peraturan Menteri Keuangan te...
4 Pernyataan PGI Soal Pelarangan Pembangunan Gereja di Cilegon
Penolakan pembangunan gereja di Cilegon membuktikan politik identitas semakin mengkhawatirkan dan me...
Imparsial: Penolakan Pembangunan Gereja di Cilegon Melanggar Konstitusi
Pemerintah Kota Cilegon harusnya menjalankan tugas dan fungsinya sesuai mandat UU No.23 Tahun 2014 t...














