Pro
Pusat Data
Koleksi peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan yang sistematis serta terintegrasi
Solusi
Wawasan Hukum
Klinik
Tanya jawab gratis tentang berbagai isu hukum
Berita
Informasi dan berita terkini seputar perkembangan hukum di Indonesia
Jurnal
Koleksi artikel dan jurnal hukum yang kredibel untuk referensi penelitian Anda
Event
Informasi mengenai seminar, diskusi, dan pelatihan tentang berbagai isu hukum terkini
Klinik
Berita
Login
Pro
Layanan premium berupa analisis hukum dwibahasa, pusat data peraturan dan putusan pengadilan, serta artikel premium.
Solusi
Solusi kebutuhan dan permasalahan hukum Anda melalui pemanfaatan teknologi.
Wawasan Hukum
Layanan edukasi dan informasi hukum tepercaya sesuai dengan perkembangan hukum di Indonesia.
Catalog Product
Ada Pertanyaan? Hubungi Kami
Bagi karyawan yang kerjanya sistem shift apa masih punya hak cuti? Kalau mengambil cuti, apakah setelah cuti harus ganti shift sebagai ganti waktu cuti sebelumnya? Apakah ada dasar undang-undang yang mengatur tentang hak cuti?
Cuti merupakan hak setiap pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha. Cuti tidak diberikan berdasarkan apakah pekerja yang bersangkutan bekerja dengan sistem kerja tertentu seperti shift atau tidak. Cuti merupakan hak pekerja untuk beristirahat sehingga tidak ada kewajiban bagi pekerja untuk mengganti waktu kerja shift saat ia kembali bekerja setelah cuti. Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini. |
Pertama-tama, kami akan jelaskan sedikit tentang konsep cuti. Pada dasarnya, pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh. Hal ini disebut dalam Pasal 79 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”).
Ketentuan selengkapnya tentang cuti terdapat dalam Pasal 79 UU Ketenagakerjaan:
(1) Pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja/buruh.
(2) Waktu istirahat dan cuti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi:
a. istirahat antara jam kerja, sekurang kurangnya setengah jam setelah bekerja selama 4 (empat) jam terus menerus dan waktu istirahat tersebut tidak termasuk jam kerja;
b. istirahat mingguan 1 (satu) hari untuk 6 (enam) hari kerja dalam 1 (satu) minggu atau 2 (dua) hari untuk 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu;
c. cuti tahunan, sekurang kurangnya 12 (dua belas) hari kerja setelah pekerja/buruh yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus; dan
d. istirahat panjang sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan dan dilaksanakan pada tahun ketujuh dan kedelapan masing-masing 1 (satu) bulan bagi pekerja/buruh yang telah bekerja selama 6 (enam) tahun secara terus-menerus pada perusahaan yang sama dengan ketentuan pekerja/buruh tersebut tidak berhak lagi atas istirahat tahunannya dalam 2 (dua) tahun berjalan dan selanjutnya berlaku untuk setiap kelipatan masa kerja 6 (enam) tahun.
(3) Pelaksanaan waktu istirahat tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama.
(4) Hak istirahat panjang sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf d hanya berlaku bagi pekerja/buruh yang bekerja pada perusahaan tertentu.
(5) Perusahaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) diatur dengan Keputusan Menteri.
Dari ketentuan di atas terlihat bahwa cuti merupakan hak setiap pekerja yang wajib diberikan oleh pengusaha, tidak diberikan berdasarkan apakah pekerja yang bersangkutan bekerja dengan sistem kerja tertentu seperti shift atau tidak. Menjawab pertanyaan Anda, pekerja dengan sistem kerja shift tetap mendapatkan hak cuti.
Di samping itu, cuti merupakan hak pekerja untuk beristirahat sehingga tidak ada kewajiban bagi pekerja untuk mengganti waktu kerja shift saat ia kembali bekerja setelah cuti.
Sedangkan aturan soal kerja shift pada dasarnya tidak diatur secara spesifik dalam UU Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, pengusaha dapat mengatur jam kerja tersebut baik melalui Peraturan Perusahaan, Perjanjian Kerja maupun Perjanjian Kerja Bersama.
Namun, sebagaimana yang pernah dijelaskan dalam artikel Pengaturan Waktu Kerja Shift, pengaturan waktu kerja shift tersebut harus disesuaikan dengan ketentuan:
a. Jika jam kerja di lingkungan suatu perusahaan ditentukan 3 (tiga) shift, pembagian setiap shift adalah maksimum 8 (delapan) jam per hari, termasuk istirahat antar jam kerja (Pasal 77 ayat [2] huruf b jo. Pasal 79 ayat [2] huruf a UU Ketenagakerjaan)
b. Jumlah jam kerja secara akumulatif masing-masing shift tidak boleh lebih dari 40 (empat puluh) jam per minggu (Pasal 77 ayat [2] UU Ketenagakerjaan).
c. Setiap pekerja yang bekerja melebihi ketentuan waktu kerja 8 (delapan) jam/hari per-shift atau melebihi jumlah jam kerja akumulatif 40 (empat puluh) jam per minggu, harus sepengetahuan dan dengan surat perintah (tertulis) dari pimpinan (management) perusahaan yang diperhitungkan sebagai waktu kerja lembur (Pasal 78 ayat [1] dan [2] UU Ketenagakerjaan).
Lalu bagaimana pembayaran upah jika pekerja dengan waktu kerja shift cuti? Berdasarkan Pasal 93 ayat (2) huruf g UU Ketenagakerjaan, pengusaha tetap wajib membayar upah jika pekerja/buruh melaksanakan hak istirahat.
Oleh karena itu, pekerja dengan waktu kerja shift yang sedang melaksanakan hak cutinya tetap berhak atas upah. Pekerja tersebut tidak wajib bekerja mengganti waktu kerja shift saat ia melaksanakan cuti. Bahkan, pengusaha tetap wajib membayar upah kepada pekerja yang bersangkutan.
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
Butuh lebih banyak artikel?
