Rabu, 06 Juni 2018

Bolehkah Keterangan Sakit Pekerja Berdasarkan Surat dari Bidan?

Bolehkah Keterangan Sakit Pekerja Berdasarkan Surat dari Bidan?

Pertanyaan

Saya adalah salah satu pekerja dalam sebuah perusahaan swasta di salah satu kabupaten di provinsi Jawa Timur, suatu ketika saya mengetahui bahwa teman saya sakit dan karena suatu alasan tertentu, beliau tidak bisa ke dokter umum/PKM/Klinik terdekat sehingga memutuskan untuk berobat ke salah satu bidan yang membuka praktik tidak jauh dari tempat tinggalnya. Setelah berobat, beliau mendapatkan surat keterangan berobat sekaligus surat istirahat selama 2 hari. Setelah masuk hari pertama dan menyerahkan surat keterangan berobat tersebut, pihak manajemen kantor tidak ingin menerima dengan alasan surat keterangan berobat yang dikeluarkan oleh bidan tidak sah, dikarenakan ranah atau ruang lingkup bidan adalah ibu hamil, melahirkan, menyusui, dan anak balita. Sedangkan teman saya tersebut adalah laki-laki. Bagaimana menurut Anda? Mohon pencerahannya. Terima kasih.

Intisari Jawaban

Untuk menentukan dapat/tidaknya seorang karyawan menggunakan izin sakit adalah ada/tidaknya keterangan dokter yang menyatakan bahwa karyawan yang bersangkutan sedang sakit. Hal ini diatur dalam penjelasan Pasal 93 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan). Sedangkan izin istirahat dengan perhitungan atau surat keterangan dokter kandungan atau bidan hanya ditujukan untuk pekerja/buruh perempuan yang melahirkan atau keguguran. Hal ini diatur dalam Pasal 81 ayat (1) dan (2) UU Ketenagakerjaan.
Menurut hemat kami, tindakan perusahaan yang tidak ingin menerima surat keterangan berobat dari bidan oleh teman Anda yang seorang laki-laki bukanlah merupakan pelanggaran hukum. Alasan perusahaan menolak karena ranah wewenang pelayanan yang diberikan oleh bidan adalah untuk ibu hamil, melahirkan, menyusui dan anak balita juga sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2017 Tentang Izin dan Penyelenggaraan Praktik Bidan yang mengatur wewenang bidan, yaitu melayani pelayanan kesehatan ibu, anak, reproduksi perempuan dan keluarga berencana.
Penjelasan lebih lanjut dapat Anda simak dalam ulasan di bawah ini.

 

Lihat Ulasan Lengkap

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Made Wahyu Arthaluhur, S.H. mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2018 dengan mengambil Program Kekhususan I (Hukum tentang Hubungan Antar Sesama Anggota Masyarakat)
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua