Rabu, 26 June 2019

Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign

Upaya Hukum Jika Perusahaan Memaksa Karyawan Resign

Pertanyaan

Malam saya bekerja di perusahaan swasta selama 1 tahun. Pada saat berjalan ada penyimpangan yang terjadi oleh bawahan saya sehingga mengakibatkan kerugian perusaahaan. Jalur hukum pun ditempuh untuk proses bawahan sampai kekepolisian, akan tetapi pihak perusahaan membebankan kerugian terhadap saya sebagai kelalaian saya sebagai atasan. Selang 3 bulan berjalan lingkungan pekerjaan makin tidak kondusif dan perusahaan meminta saya mengundurkan diri. Saya mengikuti proses pengunduran diri dan gaji terakhir ditahan oleh perusahaan. 1 bulan setelah proses resign saya menanyakan gaji saya yang tidak kunjung ditransfer dan pihak perusahaan menjawab sudah tidak ada lagi dikarenakan balance dengan pembebanan kasus bawahan saya tersebut. Yang ingin ditanyakan apakah hal tersebut diperbolehkan melihat perusahaan yang meminta saya untuk resign.  

Ulasan Lengkap

 
Pengunduran Diri
Pada dasarnya pengunduran diri berbeda konsekuensinya apabila dilihat dari status pekerja/buruh yang bersangkutan. Pertama-tama kami akan jelaskan pengunduran diri untuk perjanjian kerja waktu tidak tertentu.
 
Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tentu (“PKWTT”)
Syarat pengunduran diri (resign) berdasarkan Pasal 162 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU 13/2003”) ialah:
  1. Permohonan pengunduran diri disampaikan secara tertulis selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum off (tidak lagi aktif bekerja). Hal ini dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pengusaha untuk mencari pengganti yang baru dan/atau melakukan transfer of knowledge bagi karyawan baru (pengganti);
  2. Tidak ada sangkutan “ikatan dinas”;
  3. Harus tetap bekerja (melaksanakan kewajibannya) sampai tanggal mulai pengunduran diri.
 
Menurut Pasal 154 huruf b jo. Pasal 162 ayat (4) UU 13/2003, pemutusan hubungan kerja dengan alasan pengunduran diri atas kemauan sendiri tanpa ada indikasi adanya tekanan/intimidasi dari pengusaha dilakukan tanpa penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial.
 
Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
Jika pekerja perjanjian kerja waktu tertentu (“PKWT”) resign sebelum mas kontrak habis maka menurut Pasal 62 UU 13/2003 yaitu:
 
Apabila salah satu pihak mengakhiri hubungan kerja sebelum berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian kerja waktu tertentu, atau berakhirnya hubungan kerja bukan karena ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (1), pihak yang mengakhiri hubungan kerja diwajibkan membayar ganti rugi kepada pihak lainnya sebesar upah pekerja/buruh sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu perjanjian kerja.
 
Maka, apabila resign maka pekerja harus membayar ganti rugi sejumlah upah sampai batas waktu berakhirnya jangka waktu kontrak.
 
Jika Dipaksa Resign
Menyorot pertanyaan Anda, karena resign Anda lakukan terlihat dipaksa oleh perusahaan maka menurut hemat kami, Anda harus dapat membuktikan bahwa surat pengunduran diri tersebut dibuat dengan keterpaksaan.
 
Hal serupa pernah dijelaskan dalam artikel Dipaksa Perusahaan Tanda Tangani Surat Pengunduran Diri, secara hukum dapat sampaikan bahwa dengan adanya surat pengunduran diri tersebut, maka surat tersebut dianggap sah, sepanjang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. Artinya, pekerja harus dapat membuktikan adanya “paksaan” dalam penandatanganan surat pengunduran diri tersebut. Sehingga apabila terbukti adanya paksaan, maka surat tersebut dapat dimintakan pembatalannya dan pekerja dapat mengklaim tentang tindakan Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) sepihak tersebut ke Pengadilan Hubungan Industrial (“PHI”) agar pekerja memperoleh hak-haknya. Hal ini menjadi penting karena berkaitan dengan hak-hak anda sebagai pekerja sebagaimana diatur dalam UU 13/2003.
 
Untuk itu Anda dapat menggugat perusahaan ke PHI berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (“UU 2/2004”), tentunya apabila telah lebih dulu melakukan penyelesaian secara konsiliasi atau mediasi tidak tercapai perdamaian atau kesepakatan.
 
Menurut hemat kami gugatan yang diajukan ialah gugatan perselisihan pemutusan hubungan kerja, yaitu adalah perselisihan yang timbul karena tidak adanya kesesuaian pendapat mengenai pengakhiran hubungan kerja yang dilakukan oleh salah satu pihak.[1]
 
Menurut Juanda Pangaribuan, dalam bukunya Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial (hal. 232), kalau sengketa mengenai perselisihan pemutusan hubungan kerja, fakta yang harus dikemukakan oleh penggugat ialah:
  • kapan hubungan kerja dimulai;
  • kapan hubungan kerja berakhir;
  • siapa yang mengakhiri hubungan kerja;
  • apa alasan pengakhiran hubungan kerja;
  • bagaimana cara pengusaha melakukan pemutusan hubungan kerja;
  • berapa gaji per bulan;
  • tunjangan apa saja yang diterima;
  • status hubungan kerja (kontrak atau permanen).
 
Dalam gugatan tersebut Anda juga dapat menuntut hak gaji Anda yang belum dibayarkan oleh perusahaan.
 
Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.
 
Dasar Hukum:
 
Referensi:
Juanda Pangaribuan. 2017. Seluk Beluk Hukum Acara Pengadilan Hubungan Industrial. Jakarta: MISI
 

[1] Pasal 1 angka 4 UU 2/2004

 

Kembali ke Intisari

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
PENJAWAB : Dimas Hutomo, S.H.
MITRA : Si Pokrol
Dimas Hutomo mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Airlangga dengan mengambil Peminatan Sistem Peradilan.
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua