Senin, 13 October 2014

Siapa yang Berwenang Mengeluarkan Surat Peringatan Bagi Pekerja?

Siapa yang Berwenang Mengeluarkan Surat Peringatan Bagi Pekerja?

Pertanyaan

Jika ada seorang karyawan melakukan pelanggaran maka siapa yang berhak memberikan Surat Peringatan dari sisi UU No.13 tahun 2003? Atasan langsung/HRD/HRD dan Serikat Pekerja?

Ulasan Lengkap

Terima kasih atas pertanyaan Anda.
 

Surat Peringatan merupakan suatu bentuk pembinaan perusahaan kepada karyawan sebelum menjatuhkan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap karyawannya yang berupa surat peringatan kesatu, kedua dan ketiga. Demikian antara lain yang dikatakan oleh pengacara publik LBH Jakarta Maruli Tua dalam artikel Bank Bukopin Pecat Pengurus Serikat Pekerja.

 

Dasar dari pemberian Surat Peringatan ini dapat kita temui dalam Pasal 161 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) yang berbunyi:

 

(1) Dalam hal pekerja/buruh melakukan pelanggaran ketentuan yang diatur dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja, setelah kepada pekerja/buruh yang bersangkutan diberikan surat peringatan pertama, kedua, dan ketiga secara berturut-turut.

(2) Surat peringatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) masing-masing berlaku untuk paling lama 6 (enam) bulan, kecuali ditetapkan lain dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama.

 

Lebih lanjut menurut penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Ketenagakerjaan antara lain dikatakan bahwa dalam hal surat peringatan diterbitkan secara berurutan, maka surat peringatan pertama berlaku untuk jangka 6 (enam) bulan. Apabila pekerja/buruh melakukan kembali pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama masih dalam tenggang waktu 6 (enam) bulan maka pengusaha dapat menerbitkan surat peringatan kedua, yang juga mempunyai jangka waktu berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan kedua. Apabila pekerja/buruh masih melakukan pelanggaran ketentuan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, pengusaha dapat menerbitkan peringatan ketiga (terakhir) yang berlaku selama 6 (enam) bulan sejak diterbitkannya peringatan ketiga. Apabila dalam kurun waktu peringatan ketiga pekerja/buruh kembali melakukan pelanggaran perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, maka pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja.

 

Menjawab pertanyaan Anda, dari penjelasan pasal di atas dapat kita ketahui bahwa yang berwenang menerbitkan Surat Peringatan adalah pengusaha. Lalu siapa yang dimaksud pengusaha di sini? Apakah atasan langsung, bagian Human Resource Development (HRD), atau HRD dan Serikat Pekerja? Untuk menjawabnya, kita mengacu pada definisi pengusaha yang terdapat dalam Pasal 1 Angka 5 UU Ketenagakerjaan:

 
Pengusaha adalah:

a.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;

b.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya;

c.    orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.

 

Jadi, yang dimaksud pengusaha di sini bisa jadi adalah pemilik perusahaan tempat Anda bekerja, yakni yang menjalankan perusahaan tersebut. Akan tetapi, jika kita lihat lebih lanjut dalam penjelasan pasal ini, dikatakan pula bahwa perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama dapat memuat pelanggaran tertentu yang dapat diberi peringatan pertama dan terakhir.

 

Ini artinya, dimungkinkan pula pengaturan bagaimana mekanisme penerbitan Surat Peringatan itu dituangkan dalam perjanjian kerja atau peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama. Dengan kata lain, dimungkinkan bahwa pengusaha yang dimaksud dalam UU Ketenagakerjaan dapat memberikan wewenang menerbitkan Surat Peringatan itu kepada atasan langsung dari pekerja yang melakukan pelanggaran atau bagian HRD sepanjang sudah diatur di perjanjian kerja (PK) atau peraturan perusahaan (PP) atau perjanjian kerja bersama (PKB) yang berlaku di perusahaan tersebut.

 

Kami tidak memasukkan Serikat Pekerja juga sebagai pihak yang mungkin diberikan wewenang oleh pengusaha untuk menerbitkan Surat Peringatan karena pada dasarnya tanggung jawab Serikat Pekerja adalah memperjuangkan, membela serta melindungi hak dan kepentingan pekerja/buruh serta meningkatkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya, demikian antara lain yang disebut dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (“UU No. 21/2000”).

 

Sebagai contoh kasus dapat kita temukan dalam artikel Gara-gara SMS, Pekerja Ramayana Dipecat. Dalam artikel tersebut diberitakan bahwa seorang pegawai dipecat dari PT Ramayana Lestari Sentosa (Ramayana) atas pesan pendek yang ia kirim berisi pernyataan bahwa perusahaan sedang goyah secara finansial. Isi SMS ini dianggap mencemarkan nama baik perusahaan. Tidak hanya itu, ia dipecat juga karena sebagai kasir salah memasukkan harga diskon kepada konsumen. Perusahaan memberikan surat peringatan kedua (SP2) kepadanya. Dari contoh kasus ini dapat diketahui bahwa perusahaan lah yang memberikan Surat Peringatan kepada pekerja yang melakukan pelanggaran, dalam hal ini adalah pengusaha.

 

Sebagai contoh lain, dalam artikel Dipecat Tanpa Pesangon, Pekerja Garmen Menggugat diceritakan pula bahwa pihak manajemen sebagai atasan pekerja yang di-PHK yang menerbitkan Surat Peringatan. Pihak manajemen menyebut satu dari empat pekerja itu sudah diberi surat peringatan. Contoh ini kiranya menjelaskan bahwa Surat Peringatan tidak selalu diberikan oleh pengusaha saja, tetapi juga bisa oleh pihak manajemen perusahaan tersebut.

 

Demikian jawaban dari kami, semoga bermanfaat.

 
Dasar Hukum:

1.    Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh;

2.    Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

    

 

Setiap artikel jawaban Klinik Hukum dapat Anda simak juga melalui twitter @klinikhukum, atau facebook Klinik Hukumonline.

Cari Jawaban
Rubrik ini disediakan bagi anda untuk mengajukan persoalan hukum yang anda hadapi. Rubrik ini diperuntukkan hanya kepada member hukumonline.com
Jika anda member Hukumonline,
silakan Login, atau Daftar ID anda.
Kirim Pertanyaan ke hukumonline.com
MITRA : Si Pokrol
Tri Jata Ayu Pramesti mendapatkan gelar sarjana hukum dari Universitas Indonesia pada 2011 dengan mengambil Program Kekhususan IV (Hukum tentang Kegiatan Ekonomi). 
 
[ X ]

Notifikasi Adblocker

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi.
Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis.

Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini.

Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini

Terima kasih atas dukungan yang Anda berikan.

[ X ]

Ketentuan Adblocker


Bagaimana menonaktifkan Adblocker pada laman hukumonline.com?

Adblock / Adblock Plus
  • Klik logo Adblock/Adblock Plus, yang berada disebelah kanan address bar.
  • Pada Adblock, klik "Don't run on pages on this domain".
  • Pada Adblock Plus klik "Enabled on this site" untuk menonaktifkan Adblocking pada laman hukumonline.com. Apabila Anda menggunakan Firefox, klik "disable on hukumonline.com".
Firefox Tracking Protection

Apabila Anda menggunakan Private Browsing dalam Firefox, "Tracking Protection" akan muncul pemberitahuan Adblock. Anda dapat menonaktifkan dengan klik “shield icon” pada address bar Anda.

Ghostery
  • Klik pada icon Ghostery.
  • Apabila Anda menggunakan versi sebelum 6.0 klik "whitelist site".
  • Dalam versi 6.0 klik "trust site" atau tambahkan hukumonline.com pada Trusted Site list Anda.
  • Dalam versi sebelum 6.0 Anda akan melihat pesan "Site is whitelisted". Klik "reload the page to see your changes".
uBlock
  • Klik ikon uBlock.
  • Lalu klik tombol besar untuk melakukan whitelist pada laman yang sedang Anda jelajahi, dan ketika Anda membuka laman ini kembali secara otomatis akan terekam perintah yang Anda lakukan.
  • Lalu lakukan reload pada laman yang Anda jelajahi.

Terima kasih atas dukungan Anda untuk membantu kami menjadikan hukum untuk semua